KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Layanan pengaduan bantuan biaya pendidikan Gratispol Pemprov Kaltim disebut slow respons dan dikeluhkan mahasiswa. Pemprov berencana menambah personel yang sebelumnya hanya berjumlah 10 orang.
Dikonfirmasi pada Senin (9/2/2026), Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menegaskan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) terkait kekurangan sumber daya manusia dalam pelayanan Gratispol.
"Bagaimana teknisnya nanti langsung ke Kesra, ya. Yang jelas, kebijakannya adalah memastikan seluruh masyarakat Kaltim terlayani dengan baik," singkatnya.
Senada, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Sri Wahyuni mengaku sudah mendapat laporan terkait kondisi personel admin Gratispol. "Rencananya ditambah dan sistemnya akan ditata lebih baik," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Biro Kesra Setda Pemprov Kaltim, Dasmiah, tak menepis bahwa adanya keterbatasan personel dalam pelayanan.
Saat ini, disebutnya hanya 10 orang admin yang menangani layanan Gratispol. Tak sebanding dengan jumlah mahasiswa penerima manfaat yang diperkirakan sekitar 100 ribu orang.
"Admin kami hanya 10 orang. Dalam sehari, maksimal bisa melayani sekitar 100 orang. Sementara yang dilayani ribuan, bahkan puluhan ribu mahasiswa," kata Dasmiah, Senin (2/2/2026).
Menurutnya, pesan yang masuk melalui WhatsApp layanan Gratispol sangat banyak dan tidak bisa langsung dijawab seluruhnya dalam satu waktu. Selain merespons pertanyaan, para admin juga bertugas melakukan verifikasi data pendaftar yang membutuhkan ketelitian dan waktu.
“Pesan masuk itu bukan hanya dijawab, tapi juga harus diverifikasi. Biasanya malam baru bisa dijawab. Jadi kami mohon mahasiswa bersabar, pasti akan dijawab bergiliran,” ujarnya.
Selain keterbatasan personel, Dasmiah juga mengajak kepada pendaftar untuk membaca seluruh petunjuk pengisian. Sebab, lanjut dia, banyak kendala muncul karena mahasiswa tidak membaca petunjuk pengisian secara menyeluruh. (*)
Editor : Duito Susanto