KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Paripurna penyampaian laporan hasil reses pada 23 Februari 2026 tak hanya jadi panggung untuk Fraksi PDI Perjuangan mengkritisi kinerja setahun kepemimpinan Gubernur Rudy Mas'ud dan wakilnya, Seno Aji.
Fraksi Gabungan PAN-NasDem turut ambil peran ketika gilirannya menyampaikan laporan hasil reses mereka. Dari 66 titik desa dan kelurahan se-Kaltim, para legislator PAN–NasDem menyerap 312 usulan. Usulan-usulan itu mengerucut ke satu hal, kebutuhan warga yang masih berkutat pada infrastruktur dasar.
Ruas jalan lingkungan di kawasan permukiman dan akses menuju jalan utama jadi keluhan paling dominan. Bahkan Tol Balikpapan–Samarinda (Balsam) yang seharusnya menjadi simbol konektivitas modern juga jadi sorotan. Kondisinya yang disebut bergelombang dikeluhkan masyarakat.
Baca Juga: Fraksi PDIP Sebut Program Gratispol Ingkar Janji: Mahasiswa Masih Bayar Selisih UKT!
“Jalan ruas utama yang wewenangnya di pemerintah pusat tentu diminta masyarakat agar Pemprov Kaltim bisa menyuarakan ke para pihak terkait,” ujar Baharuddin Demmu ketika membaca laporan.
Masalah klasik tata kelola seperti ini, ketika kewenangan di tangan pusat sementara keluhan datang dari bawah. Pemprov, kata dia, mesti jadi jembatan yang aktif mengawal aspirasi itu. Bukan sekadar penonton.
Keluhan lain yang mengemuka tak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Air Bersih belum merata, drainase butuh dikuatkan, hingga Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) belum mengjangkau semua wilayah.
Baca Juga: Jalur Khusus Gratispol Pendidikan Kaltim Terbongkar, 4 Pimpinan Daerah Ini Punya Hak Mandat!
Di sektor pendidikan, sambung Bahar, pembangunan dan renovasi gedung sekolah masih perlu dipacu. “Masyarakat juga menyampaikan agar Pemprov bisa membangun infrastruktur yang masih belum memadai,” katanya.
Di ujung laporan, program Gratispol kembali disebut. Kali ini dari sisi kesehatan dan bantuan pendidikan. Seperti dalam kasus peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan sehingga tak lagi bisa mengakses layanan kesehatan. Program Gratispol kesehatan, sebutnya, diharapkan bisa menjadi penyangga bagi mereka yang tercoret dari skema jaminan tersebut.
Di sektor pendidikan, bantuan keuangan yang diberikan Pemprov dinilai belum menyentuh seluruh sasaran. Masih ada siswa dan mahasiswa yang belum terakomodasi.
“Semoga program gratispol kesehatan ini bisa mengatasi atas dinonaktifkannya BPJS PBI. Terkait bantuan beasiswa program gratispol masih belum menyeluruh, banyak siswa mahasiswa yang belum mendapatkan program tersebut,” pungkasnya.(*/riz)
Editor : Muhammad Rizki