KALTIMPOST.ID,TEL AVIV-Di balik masifnya narasi pembelaan Israel di media sosial, ternyata tersimpan masalah internal yang memalukan.
Sejumlah influencer dan perusahaan produksi media (PH) resmi menggugat pemerintah Israel.
Mereka menuntut pelunasan pembayaran yang macet sejak Oktober 2023, meski misi propaganda atau yang dikenal sebagai Hasbara telah mereka jalankan.
Gugatan ini menyasar National Public Diplomacy Directorate, lembaga di bawah Kantor Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas citra internasional Israel.
Berdasarkan laporan harian bisnis Israel, Calcalist, total tuntutan mencapai jutaan Shekel (mata uang Israel).
Netanyahu "Nunggak" Sewa Studio
Baca Juga: Mojtaba Khamenei Naik Takhta Kepemimpinan Iran: Israel dan AS Pastikan Jadi Sasaran Target
Kasus ini mengungkap rincian yang mengejutkan. Salah satu perusahaan produksi menuntut lebih dari setengah juta Shekel (sekitar Rp 2 miliar) karena studio mereka digunakan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant untuk wawancara media internasional, namun jasanya belum dibayar.
Selain itu, perusahaan bernama Intellect juga melayangkan gugatan sebesar 1,5 juta Shekel (sekitar Rp 6 miliar).
Kekacauan ini bahkan menyeret nama Eylon Levy, mantan juru bicara pemerintah yang populer di media sosial.
Levy mengaku memiliki hak atas kompensasi yang belum dibayar, namun ia memilih tidak ikut menggugat karena mengaku "lelah" menagih janji pemerintah.
Sistem Kerja yang Amburadul
Baca Juga: Era Baru Pemimpin Iran Dimulai, Rudal Langsung Sasar Wilayah Israel
Akar masalah ini diduga berasal dari kepanikan pemerintah Israel pasca-peristiwa 7 Oktober 2023.
Karena kekurangan personel di unit diplomasi publik, negara secara mendadak merekrut puluhan aktivis dan influencer melalui pihak ketiga atau perusahaan swasta.
"Perusahaan swasta menjadi perantara pembayaran bagi mereka yang menyuarakan kepentingan Israel di luar negeri," tulis laporan tersebut, menggambarkan sistem pengadaan yang tidak terorganisir dan penuh ketidakteraturan.
Pihak Kantor Perdana Menteri Israel pun akhirnya mengakui adanya "ketidakteraturan dalam praktik pengadaan" di unit diplomasi publik mereka, namun menolak berkomentar lebih jauh karena alasan proses hukum yang sedang berjalan.
Baca Juga: Perang Siber Memanas! Iran Siapkan Pasukan 'Penghapus Data' Balas Dendam ke Israel
Anggaran Triliunan untuk Perang Narasi
Ironisnya, di tengah tunggakan utang kepada para influencer ini, pemerintah Israel justru terus menyiram anggaran raksasa untuk memperkuat citra mereka.
Kementerian Luar Negeri Israel dilaporkan mendapat tambahan dana sekitar 150 juta Shekel, melengkapi total anggaran sebelumnya yang mencapai 520 juta Shekel (setara Rp 2,1 triliun).
Menteri Luar Negeri Gideon Saar bahkan baru saja membentuk direktorat baru yang berfokus merekrut blogger dan influencer media sosial untuk menangkis tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang di Gaza. (*)
Editor : Dwi Puspitarini