KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Keselamatan Pelayaran di Sungai Mahakam masih menjadi sorotan paska terjadinya insiden berulang tertabraknya Jembatan Mahakam I dan Jembatan Mahulu. Masalah yang tak kunjung selesai itu kembali dibahas lewat rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kaltim, Kamis, 26 Maret 2026.
Lewat forum dialog itu, dewan duduk bersama sejumlah pihak. Dari Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Pelindo Regional 4 Samarinda, Kejati Kaltim, serta Forum Komunikasi BUMD Kaltim.
Dalam RDP kali ini, dialog mengerucut pada penataan ulang titik tambat atau buoy di Sungai Mahakam yang selama ini dianggap masih amburadul dan belum terkoneksi ke sistem pelayaran sungai.
Baca Juga: Tarif Tambat Kapal Mahakam Capai Rp 2 Juta per Malam, DPRD Kaltim Tawarkan Skema Pajak Resmi
Perwakilan KSOP, dalam rapat itu, menyebut pihaknya menyiapkan setidaknya dua titik tambat kapal di alur sungai yang bisa dikelola pemerintah daerah. Lokasi tambat itu direncanakan dibangun sebelum dan sesudah Jembatan Mahulu.
“Ada dua titik, kurang lebih dua titik. Nanti mungkin ada titik-titik lain yang mereka tentukan juga,” kata Kepala Seksi Penjagaan, Patroli, dan Penyidikan KSOP Kelas I Samarinda, Capt. Sahrun Aziz, selepas RDP.
Dua titik itu diserahkan ke Pemprov Kaltim di mana penempatannya. Setelah itu, barulah lokasi yang dipilih akan disurvei kelayakannya. Mulai dari keamanan lokasi, titik tambat tak memengaruhi arus pelayaran, hingga memastikan titik itu tak mengancam infrastruktur vital seperti jembatan.
Baca Juga: Jembatan Mahakam Ulu Kembali Ditabrak Tongkang, Buoy Tambat Milik Siapa?
"Sehingga menjaga keselamatan, ketertiban, dan keamanan pelayaran, sehingga ke depan diharapkan tidak ada lagi insiden-insiden yang terjadi, baik terhadap objek vital seperti jembatan,” katanya.
Masalah tambat ini, tak dimungkirinya, sudah lama ada. Di lapangan sudah ada buoy yang terpasang, tapi belum memiliki dasar hukum yang jelas. Sehingga muncul ruang abu-abu bagi pengguna jasa pelayaran ketika menggunakannya.
Skema pengelolaan tambat itu nantinya disiapkan lebih rapi. Pemerintah akan terlibat, bisa melalui BUMN atau pihak resmi yang ditunjuk.
Di sisi lain, masyarakat sekitar tetap punya ruang untuk dilibatkan dalam operasional. Dengan begitu, risiko aktivitas pelayaran ketika pengolongan di bawah Jembatan bisa ditekan. (riz)
Editor : Muhammad Rizki