KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Transformasi layanan publik menuju era digital tengah digencarkan pemerintah.
Namun, di Balikpapan, penerapan identitas kependudukan digital (IKD) masih berjalan lambat.
Baca Juga: Shidiq Nur Alam Kembali Nakhodai LPM Graha Indah: Perkuat Sinergi dan Partisipasi Pembangunan
Meski manfaatnya besar untuk kemudahan administrasi, baru sebagian kecil warga yang memanfaatkan layanan ini.
Padahal, pemerintah pusat menargetkan 30 persen penduduk di setiap daerah sudah melakukan aktivasi IKD tahun ini.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Balikpapan, Tirta Dewi, menyebut capaian kota ini baru menyentuh 7,4 persen atau sekitar 38 ribu warga dari total 551 ribu wajib KTP.
“Angka ini masih jauh dari target sekitar 165 ribu penduduk,” ujarnya.
Sebagai upaya percepatan, Disdukcapil Balikpapan berencana mewajibkan penerima bantuan sosial (bansos) untuk melakukan aktivasi IKD.
Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi warga. “Ke depan, penerima bantuan sosial wajib aktivasi IKD agar datanya lebih terintegrasi,” jelasnya.
Kementerian Dalam Negeri juga telah meluncurkan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis IKD di Banyuwangi sebagai proyek percontohan.
Tahun depan, sistem ini akan diterapkan secara bertahap di seluruh Indonesia.
Tirta menegaskan, aktivasi IKD akan memudahkan berbagai layanan publik, mulai dari perbankan, pembuatan SIM, hingga akses di bandara.
"IKD juga akan terkoneksi dengan aplikasi Satu Sehat, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.
Baca Juga: Dukung Pendidikan Vokasi Lewat Program Hidup Baru for Future Generations
Ke depan, seluruh pelayanan publik akan bersumber dari data tunggal IKD. Artinya, satu identitas digital cukup untuk semua layanan—aman, praktis, dan tidak bisa diakses pihak lain.
“IKD ini bentuk nyata satu identitas nasional yang melekat pada setiap warga,” tutup Tirta. (*)
Editor : Ery Supriyadi