KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN-Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Balikpapan terus mendorong percepatan legalitas aset pemerintah kota dengan mengajukan lebih dari 100 berkas sertifikasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Langkah itu upaya penyelamatan aset daerah yang menjadi prioritas utama dalam koordinasi bersama DPRD Balikpapan. BKAD menyampaikan setelah memenuhi panggilan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II, Senin (30/3).
Dalam pertemuan tersebut, BKAD dan Komisi II membahas beberapa poin penting. Termasuk serapan anggaran yang telah berjalan 2026, dan rencana program kerja pada 2027. “Komisi II meminta penguatan dari sisi pengamanan dan penyelamatan aset untuk program kerja tahun depan,” kata Kepala BKAD Balikpapan Agus Budi Prasetyo.
Misalnya melalui sertifikasi, pemagaran, pengembalian batas, pemasangan papan pemberitahuan aset pemerintah kota. Semua menjadi prioritas yang perlu dilakukan pada 2027. Pihaknya sepakat dengan komisi II karena pengamanan aset menjadi prioritas BKAD. Tidak hanya pemeliharaan aset saja. “Fokusnya alokasi untuk pengamanan aset diperbesar lagi,” ucapnya.
Dia menjelaskan, pihaknya secara bertahap mengurus peningkatan legalitas aset. Mulai tahun lalu dengan mengajukan sertifikasi kepada BPN untuk 77 aset. Namun, yang sudah selesai proses legalitas hanya 14 aset.
“Sementara ini kami tambah lagi masuk beberapa berkas Kalau tidak salah 100 lebih aset sudah masuk ke BPN,” sebutnya. BKAD juga sudah berkoordinasi dengan BPN untuk dilakukan cepatan legalitas. “Mungkin mereka (BPN) perlu waktu untuk melakukan verifikasi data,” tuturnya. Namun yang pasti semua aset sudah masuk dalam data dan dalam proses penguatan legalitas. (*)
Editor : Dwi Restu A