BALIKPAPAN - Menuju persiapan seleksi penerimaan murid baru (SPMB) 2026/2027. Kota Balikpapan ternyata masih kekurangan guru, sementara aturan pusat kian mempersempit ruang rekrutmen.
Selain soal infrastruktur, tantangan sumber daya manusia di bidang pendidikan juga tidak kalah penting. Disdikbud Balikpapan memutar otak untuk mencari solusi.
“Mau tidak mau, kami harus melakukan inovasi dalam rangka menutupi kekurangan guru,” kata Kepala Disdikbud Balikpapan Irfan Taufik pada Kamis (7/5).
Dia menjelaskan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, tidak pernah ada lagi tambahan guru dari jalur PNS. Terakhir pemerintah melakukan pengangkatan melalui pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Baik PPPK paruh waktu maupun penuh waktu. Namun mereka yang mengisi posisi tersebut merupakan guru yang sudah eksisting sebelumnya. Namun dengan status honorer.
Kemudian mereka diangkat menjadi PPPK. “Dari sisi kuantitas sebetulnya tidak ada tenaga guru yang bertambah. Itu hanya mengubah status dari honorer menjadi PPPK,” tuturnya.
Irfan menuturkan, saat ini total tenaga pengajar di Balikpapan sekitar 4.200 guru. Sementara untuk kondisi ideal setidaknya perlu 6.000 guru. Artinya masih ada kekurangan lebih dari 1.000 guru.
Sebagai solusi, pihaknya melakukan rekrutmen guru melalui program penyedia jasa lain perorangan (PJLP). Mengingat mulai tahun ini pemerintah pusat melarang ada rekrutmen pegawai di luar ASN.
Artinya guru yang berstatus honor tidak boleh lagi mengajar. “Sedangkan guru yang pensiun, pindah, dan lainnya terus bertambah. Jadi semakin lama semakin besar jumlah kekurangan tenaga guru,” bebernya.
PJLP yang sudah berjalan sejak Januari 2026 berhasil merekrut sebanyak 460 guru. Disdikbud Balikpapan menekan kekurangan guru menjadi lebih kecil. Kemungkinan tersisa sekitar 600 guru.
“Kami sudah mengusulkan tambahan sekitar 100 guru untuk pengangkatan jalur ASN tahun ini,” ungkapnya. Irfan berharap permohonan ini bisa terealisasi untuk mengurangi jumlah kekurangan tenaga kependidikan.
Belum lagi masalah lain yakni ketersediaan guru yang dapat mengisi jabatan kepala sekolah. Sebab banyak yang dari sisi persyaratannya belum bisa memenuhi kriteria. Terutama dari sisi kepangkatan belum cukup.
Ini masalah yang perlu juga mendapatkan solusi secepatnya. “Kalau dalam waktu dekat ini tidak ada rekrutmen tenaga guru, stok guru semakin menipis,” tutupnya. (*)
Editor : Ismet Rifani