KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Puskesmas Gunung Samarinda terus berupaya mengejar target pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dicanangkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Namun, proses administrasi dan penginputan data peserta masih menjadi tantangan utama di lapangan.
Sejak diluncurkan pada Februari 2025, seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia didorong untuk memenuhi target layanan CKG. Meski demikian, proses validasi data kependudukan dan pencatatan peserta dinilai masih cukup menyita waktu sehingga memengaruhi capaian program.
Kepala Puskesmas Gunung Samarinda, dr Petty Ariani, mengatakan kendala yang paling sering ditemui adalah ketidaksesuaian data kependudukan saat proses registrasi.
Baca Juga: Pentas Seni Kutai Barat 2026 Resmi Ditutup, Budaya Lokal Didorong Jadi Penggerak Ekonomi
"Yang sering terjadi itu Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak sesuai dengan data yang kami daftarkan. Kadang-kadang NIK di KTP sudah benar, tetapi saat diinput ke sistem muncul keterangan NIK tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan nama. Hal-hal seperti itu cukup sering terjadi," ujarnya kepada Kaltim Post, Selasa (28/7).
Selain persoalan validasi data, antusiasme masyarakat untuk mengikuti CKG juga mulai menurun. Pada awal pelaksanaan program, layanan ini banyak dimanfaatkan warga, terutama saat bertepatan dengan hari ulang tahun mereka. Namun, jumlah peserta perlahan mengalami penurunan.
Untuk meningkatkan capaian program, seluruh pemeriksaan kesehatan yang memenuhi kriteria kini turut dicatat sebagai layanan CKG melalui aplikasi yang disediakan pemerintah.
Meski begitu, proses penginputan data ke dalam sistem tidak bisa dilakukan secara instan. Sebelum menjalani pemeriksaan, setiap peserta wajib mengisi skrining mandiri yang berisi sejumlah pertanyaan mengenai kondisi kesehatan dan riwayat pribadi.
"Peserta sebenarnya diarahkan untuk mengisi skrining mandiri sendiri karena mereka yang paling mengetahui kondisi masing-masing, misalnya sudah menikah atau belum. Ada juga pertanyaan terkait riwayat hubungan seksual yang bertujuan mendeteksi risiko penyakit menular seksual jika memang ada keluhan," jelas Petty.
Dalam praktiknya, banyak peserta yang kurang teliti saat mengisi formulir atau mengalami kesulitan memahami sejumlah pertanyaan. Akibatnya, tenaga kesehatan harus membantu mengisi kembali data tersebut.
"Rata-rata masyarakat kurang teliti saat mengisi. Akhirnya tenaga kesehatan yang menginput kembali datanya. Proses ini cukup memakan waktu dan sebenarnya cukup rumit," katanya.
Baca Juga: Penyesuaian Tarif PNBP Berkeadilan, Tarif Merek UMKM Tetap dan Pendaftaran Hak Cipta Lagu Gratis
Petty menambahkan, apabila ditemukan ketidaksesuaian data kependudukan, petugas harus melakukan input ulang secara manual agar data peserta dapat terbaca oleh sistem.
Menurutnya, proses administrasi yang panjang juga membuat sebagian masyarakat enggan mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan.
"Kami yang akhirnya harus melakukan input ulang. Itu yang membuat capaian CKG belum maksimal karena prosesnya cukup rumit. Kadang masyarakat juga merasa prosesnya terlalu panjang dan tidak ingin direpotkan," ungkapnya.
Selain administrasi, setiap peserta juga menjalani paket pemeriksaan yang berbeda sesuai kelompok usia dan faktor risiko kesehatan. Pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, hingga skrining berbagai penyakit yang telah ditetapkan Kemenkes RI. (*)
Editor : Ery Supriyadi