KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Merespon terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, organisasi masyarakat sipil internasional, Solidaridad Indonesia, menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi petani sawit swadaya di Kaltim.
Perpres No. 16/2025 itu menggantikan Perpres No. 44/2020 dan memperluas cakupan sertifikasi yang tidak hanya pada perkebunan, tetapi juga industri hilir dan bioenergi. Sertifikasi melibatkan audit berkala, pendanaan melalui Kementerian Pertanian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), serta sistem elektronik untuk transparansi.
Perpres ini juga menerapkan sanksi tegas bagi pelanggar dan menetapkan masa transisi agar pemangku kepentingan dapat menyesuaikan diri. Dukungan Solidaridad ditunjukkan melalui partisipasi aktif, termasuk salah satunya dalam kegiatan bimbingan teknis yang digelar oleh BPDPKS, di Ballroom 1 Midtown Hotel Samarinda, Kamis (19/6).
Kegiatan bimtek yang dilaksanakan BPDPKS menggandeng Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Palma (Dirat SALMA) serta Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan (Dirat HHP) dan diikuti para petani, koperasi, serta dinas terkait di Kaltim. Tujuannya untuk mengurai benang kusut persoalan legalitas lahan, proses pengajuan dana sarpras dan pemahaman teknis yang selama ini menjadi hambatan utama petani sawit swadaya dalam mengakses sertifikasi ISPO.
Country Manager Solidaridad Indonesia, Yeni Fitriyanti menyebut petani swadaya merupakan punggung industri sawit nasional, tetapi justru paling sering kesulitan menjangkau standar keberlanjutan. Menurutnya, minimnya informasi, kompleksitas regulasi, serta belum optimalnya pendampingan menjadi faktor utama yang membuat petani swadaya tertinggal.
“Bimtek ini adalah bentuk konkret upaya menjembatani kesenjangan tersebut,” ujarnya. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah pusat yang menjabarkan langsung regulasi terbaru, termasuk mekanisme pembiayaan sertifikasi, pengajuan sarpras, serta prosedur verifikasi teknis. Tak hanya bersifat penyuluhan, sesi diskusi interaktif juga difungsikan sebagai ruang konsultasi langsung antara petani dan pengambil kebijakan.
Terpisah, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Palma Ardi Praptono, menyatakan komitmen pemerintah dalam memperluas cakupan sertifikasi ISPO. “Skema pembiayaan yang tersedia lewat BPDP bertujuan meringankan beban petani. Kami mengapresiasi langkah Solidaridad dalam memperkuat sosialisasi dan pendampingan teknis agar penyerapan dana BPDP semakin maksimal,” ujarnya.
Sejumlah koperasi yang turut hadir dalam bimtek ini antara lain Koperasi Jasa Mutiara Kongbeng, Koperasi Mitra Mandiri Jaya Bersama, Koperasi Tani Lestari, dan Koperasi Belayan Sejahtera. Sementara dari sisi pemerintah daerah, keterlibatan aktif datang dari berbagai instansi lintas sektor seperti Dinas Perkebunan, ATR/BPN, hingga Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Paser, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara.
Bimtek ini juga diharapkan bisa mempercepat pengajuan proposal sertifikasi oleh petani dan koperasi sawit swadaya, sekaligus menyumbang masukan kebijakan yang lebih responsif di tingkat pusat. Masukan dari lapangan akan dirumuskan sebagai rekomendasi untuk penyempurnaan turunan Perpres No. 16 Tahun 2025, terutama agar kebijakan tidak hanya adaptif di atas kertas, tetapi juga aplikatif di wilayah-wilayah penghasil sawit.
Solidaridad menilai keberhasilan implementasi ISPO di sektor petani swadaya akan sangat menentukan citra dan daya saing industri sawit nasional secara keseluruhan. “Ini bukan hanya soal legalitas dan akses pasar, tetapi juga tentang bagaimana petani sawit swadaya kita bisa naik kelas dan sejajar dalam rantai pasok global yang berkelanjutan,” kata Yeni.
Sebagai organisasi yang telah berkiprah lebih dari 55 tahun secara global, Solidaridad menekankan bahwa keberlanjutan tidak bisa dilepaskan dari keseimbangan antara daya dukung alam dan kesejahteraan petani. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo