KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN – Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC Hipmi) Balikpapan terus menjaga komitmen terhadap perkembangan ekonomi kota. Salah satunya, berperan langsung dalam pemberdayaan UMKM lokal.
Untuk itu, Hipmi Balikpapan menggelar Festival Kemudahan dan Perlindungan UMKM, Rabu (17/9). Agenda yang berlangsung di Lexa Coffee Balikpapan ini dihadiri oleh beberapa dinas terkait dan sekitar 50 pelaku usaha di Balikpapan.
Ketua BPC Hipmi Balikpapan Adam Dustin Bhakti mengatakan, kegiatan ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah kota Balikpapan hadir di tengah-tengah pelaku usaha.
Lewat agenda yang diinisiasi oleh Hipmi Balikpapan bekerja sama dengan Pemkot Balikpapan melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian (DKUMKMP) Balikpapan.
“Alhamdulillah kegiatan ini bisa kami wujudkan. Semoga sinergitas ini bisa terus terjalin. Kami juga berkomitmen, ini adalah awal dari program kami, bukan akhiran,” ujarnya.
Dia menambahkan, dari 14 layanan terdapat 9 layanan yang mereka sediakan. Tentunya, kegiatan ini tentu bakal menjadi program prioritas Hipmi Balikpapan di periode ini. Di mana, dalam beberapa bulan lagi atau tahun depan, pihaknya akan menggelar jauh lebih besar.
“Semoga ke depan bisa lebih besar lagi, dan kita melibatkan lebih banyak pihak. Supaya UMKM dan pengusaha pemula bisa bertumbuh bersama,” tambahnya.
Di samping itu, Kepala DKUMKMP Balikpapan Heruressandy Setia Kusuma menyambut baik program kolaborasi tersebut. Yang dinilai dapat membantu pengembangan UMKM di Balikpapan dalam hal memberikan kemudahan pelayanan, berupa formalitas legalitas UMKM.
“Itu juga harapannya betul-betul memberikan manfaat dan perlindungan bagi UMKM yang saat ini sudah formal, agar nantinya memiliki legalitas. Di mana, legalitas itu cukup kuat untuk memasarkan produk-produknya ke depan,” harapnya.
Dalam pemberian layanan tersebut, lanjutnya, beberapa pihak turut ambil bagian. Selain DKUMKMP, juga dari DPMPTSP, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan Kota (DKK), Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Dengan terlibatnya semua pihak tersebut, Heru mengimbau agar kegiatan ini mesti dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha. Mengingat layanan ini juga tidak memungut biaya alias gratis.
“Semoga dari jumlah yang hadir hari ini semua bisa memiliki perizinan yang cukup dari seluruh OPD yang ada. Terutama nanti usaha mikro itu bisa terus bertumbuh nantinya,” pungkas dia.
Ada pun kegiatan ini hanya berlangsung selama satu hari. Dengan total 9 layanan yang disediakan yakni Layanan Kurasi dan Konsultasi Bisnis UMKM, Layanan DPMPTSP NIB dan PIRT, Layanan Halal, Layanan HKI, Layanan SIINAS dan TKDN, Layanan LPSE e-catalog, Layanan Dinkes PKP dan SLHS, Layanan Loka POM Konsultasi dan Layanan Disdag. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo