KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Bumi Etam dinilai relatif lebih tahan menghadapi dampak lonjakan harga avtur. Tapi bukan berarti aman sepenuhnya. Per 1 April 2026, harga avtur domestik dibanderol Rp 23.551,08 per liter atau naik 72,45 persen dalam bulan sebelumnya di level Rp 13.656,51 per liter.
Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Hairul Anwar, menjelaskan kenaikan itu bukan terjadi di satu titik saja. Ada rantai panjang di baliknya. Harga minyak mentah naik, biaya transportasi tanker ikut naik dan premi asuransi pengiriman yang bisa mencapai jutaan dolar per kapal pun melonjak.
"Kalau perang terjadi, harganya sudah naik. Kemudian transportnya naik. Kalau transport minyak itu enggak bisa jalan tanpa asuransi, itu bicara jutaan dolar satu tanker. Naik. Kemudian sampai dalam negeri, belinya dalam rupiah, naik lagi," ujar pria yang akrab disapa Cody ini.
Baca Juga: Hasil Akhir Persiba vs Persipura 0-1: Beruang Madu Tumbang Dramatis di Pengujung Laga
Meski begitu, ia menilai Kaltim punya keunggulan dibanding daerah lain. Struktur ekonomi yang bertumpu pada ekspor komoditas seperti batu bara menjadi semacam peredam alami. Berbeda dengan daerah yang bergantung pada pariwisata dan lalu lintas penumpang pesawat. "Kita bukan daerah wisata yang padat. Bisnis kita ekspor keluar. Dari sisi itu tidak terlalu terganggu," katanya.
Untuk sektor kargo pun, Kaltim masih punya jalur laut sebagai alternatif pengiriman. Meski lebih lama, pilihan itu masih ada. "Kalau kargo, gampang kita alihkan, naik kapal misalnya. Tapi kan jadi lebih lama," kata Cody. Yang paling terdampak, kata dia, justru masyarakat yang rutin bepergian, semisal pekerja yang pulang kampung, urusan bisnis, hingga kedinasan.
Namun Cody mengingatkan satu hal yang tidak bisa diabaikan: inflasi. Jika kenaikan tarif tiket pesawat menyentuh angka 15 persen seperti yang diusulkan INACA, inflasi Kaltim bisa merangkak ke angka 4–5 persen. "Tiket pesawat itu salah satu sumber inflasi. Susah mengendalikan inflasi dari kontribusi kenaikan harga tiket pesawat," ujarnya.
Baca Juga: Gudang Beras 1.000 Ton Bakal Dibangun di Kubar, Pemkab dan Bulog Tinjau Lahan di Ngenyan Asa
Ia juga mengingatkan, jika kenaikan tarif terlalu tinggi, perilaku masyarakat bisa berubah drastis, menahan diri untuk tidak bepergian, mirip seperti yang terjadi saat pandemi Covid 19. "Kalau mereka minta naiknya lebih dari 15 persen, kejadiannya akan mirip-mirip Covid. Orang menekan sendiri perjalanannya," katanya.
Karena itu, Cody mendorong agar ada titik tengah yang tidak memberatkan salah satu pihak. "Pemerintah harus cari win-win solution," tegasnya.
Dampak inflasi itu sendiri tidak akan langsung terasa seketika. Prosesnya bertahap. Namun jika konflik di Timur Tengah tidak segera mereda, tekanan harga energi global bakal terus menghimpit. "Harapannya konfliknya cepat selesai," pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo