BONTANG - Pemkot Bontang menyiapkan langkah alternatif jika penanganan banjir rob di Bontang Kuala tidak terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menegaskan, keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama.
Ia mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian penganggaran dari Kementerian PUPR. Namun jika hingga penetapan APBN 2027 proyek tersebut belum masuk, Pemkot akan mengambil langkah melalui anggaran perubahan daerah.
“Kami menunggu sampai penetapan APBN. Kalau belum ada kepastian juga, mau tidak mau Pemkot harus mengambil skema alternatif, minimal pembangunan trotoar yang lebih tinggi di kiri dan kanan jalan,” kata pejabat yang akrab disapa AH ini.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin akses masyarakat, khususnya anak-anak sekolah yang setiap hari melintasi kawasan terdampak rob. Agus Haris menekankan, pemerintah tidak bisa menunda penanganan karena dampak rob sudah sangat dirasakan warga.
Ia menjelaskan, pembangunan trotoar darurat dapat menjadi solusi sementara agar aktivitas warga tetap berjalan. Terlebih saat pasang tinggi, genangan air sering kali menutup akses utama sehingga mobilitas masyarakat terganggu.
Pemkot juga telah berkoordinasi dengan pihak legislatif pusat untuk mengawal usulan pembangunan. Komunikasi dilakukan dengan sejumlah anggota DPR RI. Baik Ketua Fraksi Gerindra termasuk Budisatrio Djiwandono serta anggota Komisi V DPR RI lainnya seperti Danang Wicaksana Sulistya.
“Kami sudah minta dukungan agar proyek ini bisa diprioritaskan. Tapi kalau memang belum terakomodasi, kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Keselamatan warga, terutama pelajar, harus diutamakan,” ucapnya.
Ia menambahkan, Pemkot Bontang sebelumnya telah mengalokasikan rencana anggaran cukup besar untuk penanganan kawasan tersebut. Namun karena terkena penyusutan dana transfer daerah, maka penanganan secara permanen belum bisa dilakukan.
Agus Haris memastikan, jika APBN belum mengakomodasi proyek tersebut, Pemkot tetap akan bergerak melalui kemampuan anggaran daerah untuk trotoar darurat. “Yang penting akses masyarakat aman dulu. Tidak boleh ada istilah menunggu terus sementara warga terdampak setiap hari,” tutur dia.
Pemkot Bontang menargetkan keputusan final terkait skema penanganan rob dapat ditentukan paling lambat awal semester dua tahun ini, bersamaan dengan kepastian anggaran nasional 2027. “Kami akan kembali ke Jakarta untuk memastikan ini sekitar Juli atau Agustus,” pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan