KALTIMPOST.ID, BONTANG - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang mencatat sebanyak 102 pekerja sektor tambang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) pada April 2026.
Kepala Disnaker Bontang, Asdar Ibrahim, memastikan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif, mulai dari fasilitasi lowongan kerja hingga peluang pelatihan bagi para pekerja terdampak.
Menurut Asdar, persoalan ini tidak bisa dipandang sederhana karena melibatkan lintas wilayah. Banyak pekerja tambang yang bekerja di wilayah Kutai Timur, namun berdomisili di Bontang. Kondisi ini membuat penanganan membutuhkan koordinasi antar pemerintah daerah.
“Ini bukan masalah kecil. Harapannya ada kesepahaman lintas daerah, karena mereka bekerja di Kutim tapi tinggal di Bontang. Kami di sisi teknis akan berkoordinasi dengan Disnaker Kutim,” kata Asdar.
Dari total 102 pekerja yang terdampak, sebagian besar tidak dialihkan ke lokasi kerja lain. Berbeda dengan sekitar 100 pekerja lain yang sebelumnya dimutasi ke Sangatta, ratusan pekerja ini dipastikan benar-benar berhenti bekerja akibat efisiensi perusahaan.
Asdar menjelaskan, kebijakan PHK tersebut merupakan dampak dari penyesuaian produksi perusahaan tambang. Pengurangan lahan dan target produksi berimbas pada kebutuhan tenaga kerja, termasuk di bagian operasional dan pendukung.
“Ini hasil evaluasi perusahaan. Ada efisiensi karena produksi dikurangi, sehingga berdampak pada tenaga kerja,” ucapnya.
Meski demikian, ia memastikan hak-hak pekerja telah diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Disnaker Bontang kini fokus pada langkah lanjutan untuk membantu para pekerja mendapatkan pekerjaan baru.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuka akses seluas-luasnya melalui sistem digital ketenagakerjaan. Para pencari kerja dapat mendaftar melalui platform tersebut sehingga data mereka tercatat secara lengkap, termasuk riwayat pekerjaan.
“Semua lowongan sekarang sudah terbuka secara digital. Tinggal datang ke loker Disnaker atau akses online. Kami akan jembatani sesuai kebutuhan dan skill mereka,” tutur dia.
Terkait kemungkinan pemberian prioritas bagi korban PHK dalam program pelatihan atau magang, Asdar menegaskan hal itu tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa dasar regulasi.
“Kami tidak bisa serta-merta memprioritaskan karena ada daftar tunggu lain. Tapi kalau ada kebijakan khusus, tentu bisa dibicarakan lebih lanjut,” terangnya.
Selain penempatan kerja, Disnaker juga mendorong para pekerja terdampak untuk mempertimbangkan jalur wirausaha. Pemerintah Kota Bontang telah menyiapkan sejumlah program pendukung, seperti Kredit Bontang Kreatif (KBK) dan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) juga disiapkan, termasuk dengan dinas yang membidangi koperasi, perdagangan, dan ekonomi kreatif.
Baca Juga: Pelaku Usaha Bandel Dikejar KPPU dan Kejaksaan, Negara Pulihkan Rp43,9 Miliar
“Kalau mereka ingin berwirausaha, bisa koordinasi ke Perindagkop atau sektor kreatif. Sudah ada skema pembiayaan yang bisa dimanfaatkan,” sebutnya.
Disnaker Bontang juga akan memantau pergerakan para pekerja terdampak melalui sistem pencari kerja. Dengan sistem berbasis by name by address, pemerintah dapat mengetahui perkembangan mereka, termasuk apakah masih mencari kerja atau sudah beralih profesi.
Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir dampak sosial dari PHK serta memastikan para pekerja tetap memiliki akses terhadap peluang ekonomi baru di Bontang. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo