BONTANG - Rencana revitalisasi kawasan Waduk Kanaan senilai Rp274 miliar resmi kandas. Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, mengakui kondisi fiskal Kota Bontang tidak lagi cukup kuat menopang proyek multiyears tersebut hingga 2028.
Pernyataan itu disampaikan Neni dalam rapat paripurna DPRD Kota Bontang terkait pembatalan kesepakatan kegiatan tahun jamak atau multiyears paket pekerjaan pengembangan Waduk Kanaan, Rabu (13/5/2026).
Ia menegaskan proyek yang sebelumnya digadang-gadang menjadi salah satu penanganan banjir di Bontang itu dipastikan batal dilaksanakan. Penyebab utamanya, kemampuan keuangan daerah dinilai tidak lagi sanggup menopang proyek lintas tahun hingga 2028.
Baca Juga: Babak Baru Pimpinan DPRD Bontang: Dua Nama Masuk Fit and Proper Test Pengganti Maming
“Kegiatan ini tidak mungkin kita laksanakan karena tekanan fiskal yang sedang kita hadapi,” kata Neni di depan pimpinan dan anggota DPRD.
Proyek pengembangan Waduk Kanaan sebelumnya disepakati Pemkot dan DPRD pada Agustus 2025. Nilainya fantastis, mencapai Rp274 miliar dengan sumber pendanaan sepenuhnya berasal dari APBD Kota Bontang.
Saat kesepakatan diteken, kondisi keuangan daerah masih diproyeksikan stabil. Namun situasi berubah drastis setelah target pendapatan daerah 2026 tidak tercapai. Kondisi itu berdampak langsung terhadap pembiayaan daerah yang gagal terealisasi.
Tak hanya itu, proyeksi APBD 2027 dan 2028 juga menunjukkan kapasitas fiskal Bontang berpotensi menurun. Pemkot menilai jika proyek tetap dipaksakan berjalan, maka risiko terhadap keuangan daerah akan semakin besar.
Mulai dari kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang berpotensi macet, terganggunya likuiditas kas daerah, hingga meningkatnya beban anggaran pada tahun berikutnya.
“Kalau dipaksakan, dampaknya bisa ke mana-mana. Pemerintah harus memastikan pelayanan publik tetap berjalan,” ucapnya
Pembatalan proyek bernilai ratusan miliar ini pun menjadi sorotan. Sebab, proyek multiyears biasanya dirancang untuk pembangunan jangka panjang dengan nilai besar dan efek pembangunan yang signifikan.
Namun Neni menegaskan keputusan tersebut diambil demi menjaga kesehatan fiskal daerah. Menurutnya, pemerintah tidak ingin ambisi pembangunan justru menjadi beban baru bagi APBD Kota Bontang di masa mendatang.
Meski membatalkan proyek besar, Pemkot Bontang tetap mencoba menunjukkan optimisme. Neni mengungkapkan, pada awal Mei 2026 Bontang mendapat penghargaan terbaik pertama tingkat kabupaten/kota se-Kalimantan dalam kategori penurunan angka pengangguran regional.
Penghargaan itu diberikan Kementerian Dalam Negeri dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026. Dari capaian tersebut, Bontang juga memperoleh insentif fiskal sebesar Rp3 miliar.
“Ini membuktikan di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah tetap berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja masyarakat,” tutur dia.
Baca Juga: Stop Kucing-kucingan! DPRD Bontang Usul Lokalisasi Penjualan Miras Hanya di Tempat Hiburan Malam
Neni juga mengisyaratkan bukan hanya proyek Waduk Kanaan yang terkena dampak efisiensi anggaran. Ada sejumlah kegiatan lain pada 2026 yang turut dibatalkan. Hanya saja, khusus proyek multiyears Waduk Kanaan, pembatalannya wajib dilakukan melalui rapat paripurna DPRD karena sebelumnya telah masuk dalam nota kesepakatan resmi bersama legislatif.
Di akhir penyampaiannya, Neni meminta dukungan DPRD agar keputusan pembatalan proyek tersebut dipahami sebagai langkah penyelamatan fiskal daerah, bukan penghentian pembangunan.
“Yang terpenting saat ini bagaimana keuangan daerah tetap sehat dan pelayanan masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan