KALTIMPOST.ID, BONTANG - Saat dukungan pembiayaan kesehatan dari pemerintah pusat tak lagi menjangkau seluruh kelompok masyarakat, Pemerintah Kota Bontang menggandeng dunia usaha.
Sekitar 30 perusahaan disebut bersedia patungan melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) untuk membantu pembiayaan BPJS kesehatan masyarakat.
Skema tersebut disampaikan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I DPRD Bontang, Senin (7/9/2026), di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Bontang.
Neni mengatakan, pemerintah daerah harus mencari solusi setelah pemerintah pusat tidak lagi mengalokasikan pembiayaan BPJS bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 6 hingga desil 10.
Baca Juga: Waspada Modus TPPO Sasar Jamaah dan PMI, Polresta Balikpapan Ambil Langkah Cepat
Untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan, Pemkot Bontang kemudian berkoordinasi dengan perusahaan yang beroperasi di Kota Taman. Hasilnya, sekitar 30 perusahaan menyatakan kesediaannya ikut membantu pembiayaan tersebut.
Setiap perusahaan memberikan kontribusi sebesar Rp10 juta per bulan hingga akhir 2027 Jika dihitung selama 12 bulan, kontribusi dari satu perusahaan mencapai sekitar Rp120 juta.
Dengan jumlah perusahaan sekitar 30, nilai dukungan yang terkumpul berpotensi mencapai Rp3,6 miliar hingga akhir tahun.
Neni menyampaikan apresiasi kepada perusahaan yang ikut mengambil bagian dalam skema tersebut. Menurutnya, kolaborasi dunia usaha menjadi sangat berarti ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal.
Baca Juga: Pengendara di Balikpapan Kaget Disetop Polisi, Ternyata Dibagikan Masker Gratis
“Alhamdulillah kami sudah berkoordinasi dengan perusahaan dan ada kurang lebih 30 perusahaan yang menanggung berbagi dengan tim Kota Bontang,” kata Neni.
Ia menyebut kontribusi perusahaan diberikan sebesar Rp10 juta setiap bulan sampai akhir tahun. Dukungan tersebut dinilai membantu pemerintah menjaga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Langkah ini juga memperlihatkan bahwa penanganan persoalan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dunia usaha turut memiliki ruang untuk mengambil peran melalui program TJSL yang diarahkan pada kebutuhan masyarakat.
Neni menilai kolaborasi tersebut penting karena kemampuan keuangan daerah saat ini harus dikelola secara hati-hati. Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, belanja daerah Bontang turun 5,67 persen menjadi sekitar Rp1,979 triliun.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah tetap dituntut menjaga pelayanan dasar, termasuk sektor kesehatan. Karena itu, dukungan perusahaan menjadi salah satu bentuk sinergi untuk menjaga keberlanjutan pelayanan kesehatan masyarakat.
Baca Juga: Ini Lokasi Samsat Keliling dan Drive Thru Balikpapan Terbaru, Bayar Pajak Kendaraan Makin Praktis
Neni pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh perusahaan yang telah ikut membantu. “Ini sangat membantu buat masyarakat Kota Bontang,” ucapnya.
Pemkot Bontang berharap kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dapat terus diperkuat. Terutama untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh akses terhadap layanan dasar meski ruang fiskal daerah semakin terbatas. "Alhamdulillah TJSL perusahaan diselaraskan dengan program Pemkot Bontang," pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo