KALTIMPOST.ID, BONTANG - Pemkot Bontang memangkas sejumlah agenda seremonial pada 2026. Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kota Bontang dipastikan tidak akan digelar semeriah tahun-tahun sebelumnya.
Begitu pula perhelatan Bontang City Carnival (BCC) yang dipastikan absen tahun ini. Kebijakan berani tersebut diambil menyusul keterbatasan anggaran daerah yang tengah dialami Pemkot Bontang.
Pemerintah kota memilih mengalihkan alokasi belanja kegiatan seremonial untuk pos anggaran yang jauh lebih mendesak. Prioritas utama diarahkan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dan penyaluran bantuan langsung bagi warga kurang mampu.
Baca Juga: Teka-Teki Sekkot Bontang Terjawab, Wali Kota Mantap Pilih Sony Suwito
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan, peringatan hari jadi kota tahun ini diputuskan hanya berlangsung melalui rapat paripurna DPRD Bontang. Tidak ada agenda hiburan tambahan, termasuk upacara akbar khusus perayaan hari lahir kota.
"Memang pada waktu itu kesepakatan untuk acara-acara yang sifatnya seremonial, termasuk ulang tahun kota, juga tidak ada. Jadi, ulang tahun kota itu kita tidak ada, kecuali upacara di sini saja," beber Neni saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna pelantikan Sudiyo sebagai anggota DPRD Bontang, Selasa (29/9/2026).
Neni menyebut, ketetapan ini tidak lepas dari postur keuangan daerah yang menuntut adanya efisiensi anggaran secara menyeluruh. Anggaran yang tersedia harus benar-benar menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat lapisan bawah.
"Lebih baik kita gunakan untuk masyarakat yang tidak mampu, bantuan-bantuan tunai langsung dan lain sebagainya," tutur Neni menegaskan komitmennya.
Baca Juga: Gas Bontang Mati Sementara, Pipa Bocor Akibat Proyek Galian di Satimpo
Selain peringatan HUT, panggung akbar BCC turut ditiadakan pada 2026 guna memberikan jeda penyelenggaraan selama satu tahun. Karnaval budaya yang menjadi kebanggaan Kota Taman ini diagendakan kembali menyapa masyarakat pada 2027 mendatang, bergantung pada kapasitas kas daerah.
"BCC tahun ini enggak ada. Jadi, interval lah satu tahun. Tahun depan lagi ada," jelas mantan legislator Senayan tersebut.
Neni menambahkan, tingginya kebutuhan belanja wajib daerah menjadi pertimbangan pokok dalam menyusun skala prioritas. Di tengah ruang fiskal yang sempit, pemkot harus memastikan setiap rupiah anggaran mendatangkan faedah nyata bagi warga.
"Memang enggak ada uangnya. Semua kita pangkas, semua dipangkas. Rp 1,5 triliun itu enggak sedikit. Banyak, ya," keluhnya secara lugas.
Neni kembali menggarisbawahi bahwa langkah efisiensi bukan berarti pemerintah melupakan hari jadi kota tercinta. Format peringatan hanya disederhanakan agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kebijakan ini mencerminkan pergeseran fokus Pemkot Bontang dalam mengelola agenda tahunan. Bila sebelumnya momen ulang tahun identik dengan panggung megah seperti Bontang City Carnival maupun Bontang City Expo (BCE), kini pemerintah menaruh perhatian penuh pada jaring pengaman sosial warga. (*)
Editor : Duito Susanto