KALTIMPOST.ID, BONTANG – Kesabaran masyarakat terhadap pemadaman listrik bergilir di Kota Bontang kian menipis. Pusat Hubungan Masyarakat (PHM) Bontang kembali menyiapkan aksi demonstrasi di Kantor PLN UP3 Bontang, Rabu (28/10/2026).
Sebanyak 250 orang diperkirakan turun ke jalan untuk menagih janji penghentian pemadaman. Mereka sekaligus mempertanyakan kompensasi yang hingga kini belum terealisasi.
Aksi jilid kedua ini menjadi bentuk protes atas pemadaman listrik yang masih berulang. Masyarakat sebelumnya telah memberikan tenggat kepada PLN agar persoalan tersebut berakhir paling lambat 1 Oktober 2026.
Baca Juga: Renovasi Dapur MBG Loktuan, Delapan Sekolah dan Tiga Posyandu Terdampak
Bagi PHM, kondisi yang belum kunjung membaik menunjukkan tuntutan warga belum mendapat penyelesaian konkret. Ketua PHM Bontang, Udin Mulyono, menilai PLN belum memenuhi komitmen yang disampaikan dalam aksi sebelumnya.
Ia menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam apabila pemadaman terus berlanjut hingga akhir Oktober. "Mereka ini sudah ingkar. Kalau masih mati setelah kita demo, kita datangi lagi. Kalau perlu berkemah," tegas Udin.
Menurut dia, masyarakat sudah terlalu lama menanggung dampak gangguan pasokan listrik. Persoalan tersebut berlangsung sejak Juli, tetapi hingga kini belum terlihat pembenahan yang memadai. Karena itu, PHM meminta PLN menghadirkan solusi nyata, bukan sekadar penjelasan mengenai gangguan pembangkit.
Baca Juga: Taklukkan PSIM Jogjakarta 2-0, Borneo FC U-18 Amankan Poin Penting di Kandang
"Kami tidak mau dengar lagi alasan yang sama, seperti pembangkit rusak atau bagaimana. Ini sudah dari Juli, tetapi sampai akhir Oktober belum ada pembenahan yang berarti," ujarnya.
Selain menuntut pasokan listrik kembali stabil, PHM menyoroti kejelasan kompensasi bagi pelanggan yang mengalami kerugian. Pemadaman berulang dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi warga, terutama pelaku usaha yang bergantung pada listrik untuk operasional sehari-hari.
Persoalan ini juga berkaitan dengan pelayanan air bersih. Operasional pompa penyedot dan pendorong air milik PDAM Tirta Taman membutuhkan pasokan listrik. Ketika listrik padam, proses penyaluran air berpotensi ikut terganggu.
Udin menilai kondisi tersebut membuat masyarakat menanggung dampak berlapis. Bukan hanya aktivitas rumah tangga dan usaha yang terganggu, kebutuhan dasar berupa air bersih pun terancam tidak terpenuhi.
"Air dan listrik mati, masyarakat yang dirugikan," katanya.
PHM mengisyaratkan aksi kali ini akan berlangsung lebih keras apabila tuntutan warga kembali tidak mendapat respons memuaskan. Udin bahkan menyinggung penggunaan telur busuk sebagai bentuk protes terhadap perusahaan penyedia listrik tersebut.
"Kemarin kami pakai telur untuk melempari kantor mereka. Kali ini kami benar-benar pakai telur busuk," pungkasnya.
Sebelumnya, PHM bersama Forum Masyarakat Peduli Bontang menggelar demonstrasi di Kantor PLN UP3 Bontang, Jalan MT Haryono, Kamis (17/9/2026). Aksi tersebut merupakan respons atas pemadaman bergilir yang ketika itu masih mengganggu aktivitas masyarakat.
Dalam demonstrasi tersebut, massa menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, PLN diminta menghentikan pemadaman listrik paling lambat 1 Oktober 2026. Kedua, masyarakat yang mengalami kerugian akibat gangguan pasokan listrik didesak memperoleh kompensasi.
Koordinator Lapangan Forum Masyarakat Peduli Bontang, Taqiyuddin, mengatakan tuntutan tersebut berkaitan langsung dengan kerugian yang dirasakan pelanggan. Gangguan listrik berulang tidak hanya menghambat kegiatan usaha, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerusakan peralatan elektronik.
"Kami juga akan buka posko aduan setelah demo ini untuk menghimpun kerugian masyarakat," kata Taqiyuddin.
Melalui aksi lanjutan tersebut, PHM ingin memastikan persoalan pemadaman listrik di Bontang tidak terus berlarut. Massa berharap PLN memberikan penjelasan terbuka mengenai langkah penanganan gangguan serta kepastian penyelesaian tuntutan warga. (*)
Editor : Duito Susanto