Padahal, daftar pegawai yang siap dipindah sudah disusun sejak 2022 hingga 2024, termasuk rencana penggunaan model shared office untuk efisiensi ruang kerja.
“Pindahan itu tadinya dijadwalkan mulai 2024. Format kantor bersama pun sudah kami siapkan. Tapi hingga kini belum berjalan,” kata Rini saat rapat dengan Komisi II DPR di Jakarta, Selasa, 25 November 2025.
Menurut dia, rencana tersebut harus dihitung ulang karena struktur kementerian berubah pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Jumlah kementerian melonjak dari 34 menjadi 48, membuat komposisi organisasi dan kebutuhan ruang berbeda dari rancangan awal. “Fungsi dan orang-orangnya bergeser. Kami perlu memetakan ulang agar OIKN bisa menempatkan pegawai dengan tepat,” ujar Rini.
Penyesuaian ini termasuk perubahan skenario penggunaan gedung yang sebelumnya disiapkan untuk tiga kementerian koordinator. Kini, jumlah menko bertambah menjadi tujuh sehingga distribusi lembaga dan pegawai harus disusun kembali.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menambahkan, sebenarnya perencanaan perpindahan ASN sudah disiapkan untuk mendukung target Presiden Prabowo yang ingin menjadikan IKN sebagai pusat politik negara mulai 2028.
Pada 2025, kata Basuki, mestinya sudah ada 1.700 sampai 4.100 ASN yang berpindah secara bertahap hingga 2028. “Pemindahan mulai tahun ini sebenarnya sudah masuk rencana,” ujarnya.
Namun, proses penyesuaian organisasi yang masih berlangsung membuat eksekusi pemindahan tidak kunjung dimulai.
Editor : Uways Alqadrie