KALTIMPOST.ID, IKN – Keberlanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan menjadi prioritas dalam agenda nasional setelah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasukkan pembangunannya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.
Dalam dokumen yang disusun Kementerian PPN/Bappenas tersebut, IKN diproyeksikan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa.
Pemerintah menargetkan pembentukan ekosistem pemerintahan yang terintegrasi dengan wilayah penyangga di Kalimantan Timur.
Berdasarkan dokumen RKP 2027 yang dirilis Jumat (8/5/2026), pembangunan IKN pada tahun tersebut juga direncanakan melibatkan investasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp 80 miliar.
Baca Juga: Pemprov Kaltim Pastikan Mahasiswa Sekitar IKN Kuliah Gratis, Kampus Mulai Kembalikan Biaya Kuliah
Langkah ini sejalan dengan visi "Superhub Ekonomi Nusantara" sebagaimana mandat RPJMN 2025-2029. Pemerintah menekankan pentingnya akselerasi diversifikasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam dan penguatan konektivitas koridor pendukung IKN untuk mengurangi ketimpangan wilayah.
Fokus Pembangunan KIPP dan Infrastruktur Dasar
Pada pelaksanaan tahun 2027, fokus utama pembangunan akan diarahkan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Rencana tersebut mencakup percepatan penyelesaian gedung perkantoran legislatif dan yudikatif.
Selanjutnya, pembangunan hunian vertikal negara untuk mendukung pemindahan ASN tahap lanjutan. Penuntasan jalan kawasan 1B, 1C, dan WP-2, serta optimalisasi akses jalan KIPP 1A untuk kelancaran logistik.
Baca Juga: PSHT Cabang PPU Pusat Madiun Latihan Gabungan di IKN
Penyediaan infrastruktur dasar berupa jaringan perpipaan air minum dan sistem drainase makro (kolam retensi) guna mitigasi banjir perkotaan.
Integrasi Kewilayahan Kalimantan
Selain pembangunan fisik di inti ibu kota, Pulau Kalimantan secara luas akan mendapat perhatian khusus melalui lima fokus utama, mulai dari pengembangan transportasi massal metropolitan hingga percepatan pemerataan layanan dasar di kawasan pedalaman dan transmigrasi.
Pemerintah juga mendorong pengembangan kawasan industri dan ekonomi khusus untuk menciptakan lapangan kerja formal serta mewujudkan kedaulatan pangan melalui kawasan lumbung pangan non-ekstraktif.
Kolaborasi OIKN dan Daerah Mitra
Baca Juga: Otorita IKN Gandeng Satgas Lintas Instansi, Bersihkan Tambang Ilegal di Tahura Bukit Soeharto
Keberhasilan RKP 2027 ini dinilai sangat bergantung pada tata kelola pemerintahan yang baik dan kolaborasi lintas kewenangan.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) diamanatkan untuk membangun kerja sama erat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta kabupaten/kota mitra.
Sinkronisasi perencanaan spasial dan pembagian pelayanan publik akan diperkuat bersama Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Kutai Kartanegara demi mewujudkan efektivitas Superhub Ekonomi Nusantara di masa depan. (*)
Editor : Almasrifah