KALTIMPOST.ID,KALTIM-Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim memproyeksikan arah positif bagi perekonomian Benua Etam pada 2026.
Kehadiran infrastruktur pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), seperti gedung DPR/MPR hingga lembaga yudikatif, diyakini akan menjadi katalis utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala BI Kaltim, Budi Widihartanto, mengungkapkan bahwa ekonomi Kaltim diprediksi mampu tumbuh di kisaran 5 persen pada 2026. Angka ini didorong oleh masifnya pembangunan infrastruktur dasar serta transformasi IKN sebagai pusat inovasi digital dan aktivitas politik nasional.
"Percepatan proyek strategis nasional di IKN, yang dibarengi dengan penguatan sektor pengolahan, menjadi fondasi kuat bagi ekonomi kita ke depan," ujar Budi Widihartanto kepada media massa.
Baca Juga: Inflasi Kaltim 2026 Diprakirakan Tetap Sasaran, BI Petakan Risiko Pangan hingga Global
Dibeberkannya, dukungan finansial untuk pembangunan IKN tahap II pun tergolong besar, dengan rincian investasi sektor swasta mencapai Rp 66,5 triliun, dan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) menyumbang sebesar Rp 158,73 triliun.
Dikatakannya, sektor manufaktur dan pengolahan diprediksi akan mengambil peran sebagai tulang punggung ekonomi baru.
Beberapa poin krusial yang menjadi perhatian BI Kaltim meliputi skspansi migas dengan kilang minyak dijadwalkan menambah kapasitas produksi hingga 50 ribu barel per hari pada kuartal ketiga 2026.
Kemudian, hilirisasi tambang pengoperasian smelter baru yang berorientasi ekspor serta optimalisasi eksplorasi gas yang dimulai sejak akhir 2025. Lalu, ketahanan pangan melalui optimalisasi lahan pertanian seluas 3.000 hektare dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai daya tarik investasi swasta.
Baca Juga: Ketidakpastian Global Masih Tinggi, BI Kaltim Wanti-wanti Dampak ke Ekonomi Daerah
Meski prospek domestik cerah, BI Kaltim mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap dinamika pasar internasional. Salah satu risiko utama adalah potensi penurunan permintaan batu bara dari Tiongkok sebesar 1,49 persen (yoy) akibat percepatan transisi menuju energi hijau.
Selain itu, perlambatan ekonomi global dan penyesuaian anggaran pembangunan menjadi faktor eksternal yang harus diantisipasi dengan langkah adaptif.
"Kita perlu memperkuat model ekonomi baru, mulai dari hilirisasi yang lebih dalam, pengembangan destinasi wisata unggulan, hingga pemberdayaan sektor ekonomi kreatif untuk menjaga stabilitas pertumbuhan," kata Budi.(*)
Editor : Hernawati