KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyoroti sejumlah persoalan perkebunan kelapa sawit di Benua Etam.
Mulai dari konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan, pemenuhan kewajiban kebun plasma, hingga perbedaan harga tandan buah segar (TBS) yang diterima pekebun.
Baca Juga: Harga TBS Sawit Kaltim Terkoreksi, Disbun Sebut CPO Global Jadi Acuan
Menurut Firnadi, berbagai persoalan tersebut masih menjadi keluhan masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Kaltim.
“Banyak masyarakat atau kelompok masyarakat yang menyampaikan tentang perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi kewajiban plasma,” ujarnya pada Selasa (27/10).
Baca Juga: Komisi II Soroti Karhutla dan Kewajiban Plasma Perusahaan Perkebunan
Ia menjelaskan, persoalan perkebunan yang diadukan masyarakat sebelumnya juga pernah dibahas melalui rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kaltim belum lama ini.
“Salah satunya kita membahas permasalahan lahan yang ada di Jonggon, Kutai Kartanegara,” sebutnya.
Firnadi menyebut, persoalan legalitas lahan dapat menjadi salah satu sumber konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan.
Di sisi lain, terdapat perusahaan yang telah mengantongi izin usaha perkebunan (IUP), tetapi belum memiliki hak guna usaha (HGU).
Kondisi tersebut, menurut dia, perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama terkait proses verifikasi pemerintah sebagai pihak yang menerbitkan perizinan serta kemungkinan adanya persoalan dengan masyarakat di sekitar wilayah perkebunan.
“Jadi, Kaltim memang harus punya baseline perusahaan mana, berapa IUP kita yang keluar, berapa yang sudah HGU, termasuk ada HGU yang sudah mati,” jelasnya.
Baca Juga: Hujan Guyur Balikpapan, Kaltim Bersiap Masuki Musim Hujan
Politikus PKS itu mencontohkan, keberadaan perusahaan perkebunan di Kukar yang disebutnya memiliki lahan sangat luas, tetapi telah lama tidak menjalankan kegiatan perkebunan.
Ia menyinggung Kalpataru Group, sebagai salah satu contoh yang perlu mendapat perhatian terkait pemanfaatan lahan.
“Lahan perkebunan yang tidak produktif tidak hanya berpotensi menimbulkan persoalan ekonomi, tetapi juga dapat memunculkan masalah lingkungan, termasuk risiko kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.
Lahan yang tidak dikelola secara optimal dinilai perlu mendapat perhatian, terutama untuk memastikan kejelasan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kebakaran.
Selain itu, lahan yang tidak ditanami juga berpotensi menghambat pemanfaatan sumber daya ekonomi daerah.
“Kalau lahan seperti itu terbakar, siapa yang bertanggung jawab? Kemudian, potensi ekonomi kita juga macet karena tidak ada yang menanam,” jelasnya.
Selain persoalan lahan dan plasma, Firnadi turut menyoroti penetapan harga TBS yang menjadi keluhan pekebun sawit.
Ia menyebut, persoalan tersebut ditemukan di sejumlah wilayah yang memiliki aktivitas perkebunan sawit, termasuk kawasan yang disampaikan dalam pembahasan bersama Dinas Perkebunan Kaltim pada Senin (26/10/2026).
Berdasarkan penjelasan yang diterimanya dalam pembahasan tersebut, terdapat perbedaan mekanisme atau perlakuan harga antara pekebun plasma yang bermitra secara resmi dengan perusahaan besar dan pekebun swadaya.
“Pekebun plasma memiliki hubungan kemitraan dengan perusahaan, sedangkan pekebun swadaya mengelola kebunnya secara mandiri,” ujarnya lagi.
Perbedaan pola kemitraan itu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam melihat persoalan harga TBS yang diterima masing-masing kelompok pekebun.
Firnadi menilai, persoalan harga tersebut perlu menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah agar keluhan masyarakat perkebunan dapat ditangani secara menyeluruh.
“Jika sudah begitu, penanganan sektor perkebunan sawit di Kaltim ini tidak hanya berfokus pada perizinan dan peningkatan produksi, tetapi juga mencakup kepastian status lahan, pemenuhan kewajiban plasma, optimalisasi lahan yang tidak produktif, serta kejelasan mekanisme penetapan harga TBS bagi pekebun,” pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki