UCAPAN TERIMA KASIH: Salah satu unggahan video ucapan terima kasih atas bantuan seragam gratis yang memicu beragam komentar warganet. Disdikbud Kaltim menilai fenomena ini merupakan bentuk laporan riil dari sekolah kepada masyarakat mengenai pelaksanaan program di lapangan. (FOTO: TANGKAPAN LAYAR)
KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Gelombang video ucapan terima kasih dari sekolah-sekolah di Kalimantan Timur usai menerima bantuan seragam gratis memantik perdebatan. Di satu sisi dianggap bentuk apresiasi, di sisi lain dituding sarat muatan politis. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim membantah tudingan tersebut dan menyebutnya sebagai bagian dari akuntabilitas publik dan pendidikan karakter.
Video-video itu berkaitan dengan program bantuan seragam gratis yang menjadi bagian dari program Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Alih-alih mendapat sambutan seragam, unggahan tersebut justru memunculkan kecurigaan sebagian publik. Narasi politisasi pendidikan pun mengemuka, terutama di akun media sosial SMAN 1 Samarinda, yang dipenuhi kolom komentar dianggap terdapat unsur politik.
Video itu juga seiring momentum kemunculannya berdekatan dengan dinamika politik di Kaltim dan rencana aksi demonstrasi pada 21 April. Plt Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, angkat bicara. Dia menegaskan tidak ada instruksi resmi kepada sekolah untuk membuat video ucapan terima kasih.
"Pertama, kami mengapresiasi kritik masyarakat sebagai masukan. Tapi perlu dipahami, kami ini organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik. Karena itu, kami punya kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat," kata Armin, Rabu (15/4/2026) dikonfirmasi via telepon.
Menurut Armin, video yang beredar harus dilihat sebagai bagian dari transparansi kinerja pemerintah, khususnya di sektor pendidikan. Masyarakat, sebagai pembayar pajak, dinilai berhak mengetahui program yang telah dijalankan. Sebab, lanjut dia, selama ini ruang publik lebih sering diisi kritik terhadap pemerintah.
Dalam konteks itu, sekolah dianggap memiliki peran untuk menunjukkan sisi lain, yakni capaian program yang telah diterima langsung oleh siswa. "Sekolah juga punya tanggung jawab publik. Mereka menyampaikan bahwa bantuan itu benar-benar ada dan dirasakan. Itu bagian dari keterbukaan," ujarnya.
Baca Juga: Kesbangpol Kaltim Bantah Pertemuan Ormas di Olah Bebaya untuk Redam Aksi 21 April
Selain kepada publik, Armin menyebut unggahan tersebut juga berfungsi sebagai bentuk laporan tidak langsung kepada kepala daerah. Armin beralasan, laporan dari sekolah dinilai lebih mencerminkan kondisi riil di lapangan dibanding sekadar laporan administratif dari dinas.
"Kalau hanya kepala dinas yang melapor, bisa saja dianggap tidak sesuai fakta. Nanti dikira kepala dinas omon-omon saja," katanya. Disdikbud juga menempatkan fenomena ini dalam kerangka pendidikan karakter. Armin menilai, kebiasaan mengucapkan terima kasih merupakan nilai yang perlu ditanamkan kepada siswa.
"Ini bagian dari pembelajaran. Anak-anak diajarkan bersyukur dan berterima kasih ketika menerima sesuatu yang baik," ujarnya. Contohnya, pada pembagian seragam sebelumnya di 2025, respons serupa juga muncul dari siswa maupun orang tua, meski tidak menjadi sorotan publik seperti sekarang.
Menjawab tudingan adanya arahan sistematis, Armin menegaskan tidak ada kebijakan resmi dari Disdikbud yang mewajibkan sekolah membuat konten serupa.
Baca Juga: Jaga Aset Vital, Satpol PP Kaltim Pertebal Personel Jelang Demo Besar 21 April
"Ada yang kami sampaikan, ada yang tidak. Tidak ada arahan resmi. Kalau memang ingin menyampaikan, silakan. Itu baik untuk memberi informasi ke masyarakat," katanya. Pihaknya juga menggarisbawahi kecenderungan publik yang dinilai lebih cepat merespons konten bernuansa negatif dibanding positif. Menurutnya, keseimbangan informasi perlu dijaga.
"Kenapa yang viral selalu yang negatif? Masyarakat juga perlu tahu hal-hal baik yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan," ucapnya. Kendati begitu, Armin tidak menampik bahwa waktu kemunculan video, yang berdekatan dengan isu demonstrasi, ikut memicu kecurigaan publik. Namun, ia menilai hal tersebut sebagai kebetulan semata.
Lantas pihaknya membandingkan dengan distribusi seragam sebelumnya yang tidak menimbulkan polemik serupa. "Dulu juga ada video ucapan terima kasih, tapi tidak jadi isu. Sekarang saja dipersoalkan," katanya.
Baca Juga: Penguasa Bebal
Di tengah silang tafsir itu, Disdikbud memilih tetap pada posisinya: membuka ruang bagi publik untuk menilai, sembari menegaskan bahwa apa yang dilakukan sekolah bukanlah instruksi politis, melainkan bagian dari komunikasi publik dan proses pendidikan. "Kita harus melihat dari sudut positif, masyarakat perlu tahu, bahwa ini loh sekolah-sekolah di Kaltim diberikan seragam gratis," pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki