KALTIMPOST.ID, SENDAWAR - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Pemkab Kubar) mengambil langkah taktis untuk memastikan target pembangunan daerah benar-benar tepat sasaran. Melalui penguatan integrasi data lintas sektor dan pelibatan akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Pemkab Kubar memetakan ulang strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting.
Hal tersebut demi mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.Berdasarkan target RPJMD tersebut, Pemkab Kutai Barat mematok target namun terukur, menekan angka kemiskinan hingga di bawah 5 persen serta menurunkan prevalensi stunting di bawah 20 persen pada tahun 2029.
Baca Juga: Dua Anak di Bawah Umur Diamankan, Diduga Curi Motor dari Garasi Rumah di Sangatta
Sekretaris Bappeda Litbang Kubar, Florensius Steven menegaskan bahwa pencapaian target tersebut tidak dapat dicirikan hanya dengan pendekatan administratif semata, melainkan menuntut perencanaan berbasis data riil yang dievaluasi secara berkelanjutan.
"Langkah penguatan ini merujuk pada regulasi nasional, yakni Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, " urainya.
Dalam praktiknya, Pemerintah Daerah melakukan pencocokan silang dari berbagai sumber valid. Mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kubar, Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Tidak sekadar mengandalkan angka di atas kertas, validasi juga diperkuat melalui survei lapangan mendalam. Meliputi wawancara dan observasi langsung yang mencakup enam kecamatan terpilih untuk memotret kondisi riil masyarakat di tingkat akar rumput.
Guna memastikan intervensi kebijakan tepat sasaran, Pemkab Kubar menggandeng tim pengkaji dari Unmul di bawah kepemimpinan Dr Muhammad Iqbal. Peran akademisi ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program tahun 2025–2026 serta analisis mendalam terhadap akar masalah stunting.
Hasil kajian komprehensif tersebut nantinya akan diterjemahkan langsung ke dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) penanggulangan kemiskinan dan stunting untuk tahun 2027.
Melalui penyatuan langkah antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, instansi vertikal, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga perguruan tinggi, Pemkab Kubar optimistis sinergi data yang terintegrasi ini mampu mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di Bumi Tana Purai Ngeriman. (*)
Editor : Sukri Sikki