TENGGARONG - Sisa pembayaran Beasiswa Kukar Idaman Tahun 2025 sudah cair. Sebanyak 4.015 mahasiswa, santri dan pelajar menerima sisa beasiswa secara bertahap. Anggaran Rp 16 miliar yang dialokasikan Pemkab Kukar melalui APBD-P 2025.
Pembayaran beasiswa ini melalui berbagai tahapan dikarenakan ada perubahan mekanisme pada Agustus lalu. Dimana, beasiswa stimulan dipangkas akibat membludaknya pendaftar hingga 4.015 orang.
Stimulan S1 semestinya Rp 5 juta, disesuaikan menjadi Rp 1,6 juta. Hal ini memicu polemik bagi mahasiswa yang menggantungkan biaya kuliah dan hidupnya pada beasiswa.
Mekanisme ini pun diprotes dengan aksi, sehingga diganti sisanya pada APBD-P. Namun dikarenakan adanya keterlambatan mekanisme pada APBD-P, penyaluran pun sempat tertunda dari jadwal yang dijanjikan Bupati dan Wakil Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin.
Sampai saatnya beasiswa telah dibayar, mahasiswa menuntut agar ada evaluasi mendalam terhadap mekanisme ini. Hal ini yang menjadi tuntutan utama para mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) saat melangsungkan aksi di Kantor Bupati Kukar, Selasa (18/11).
Puluhan mahasiswa menuntut agar Pemkab Kukar mengevaluasi mekanisme penyaluran beasiswa, memastikan kebutuhannya sesuai untuk masyarakat—dan memprioritaskan pendidikan dalam pembangunan daerah.
Aksi berlangsung kondusif, diakhiri dengan dialog antar mahasiswa bersama perwakilan Pemkab Kukar. Yang diwakili Asisten I Setkab Kukar Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Akhmad Taufik Hidayat bersama Kabag Kesra, Dendy Irwan Fahriza serta perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar.
Akhmad Taufik Hidayat menegaskan bahwa Pemkab Kukar selalu membuka ruang dialog dengan mahasiswa, termasuk dalam hal kritik dan masukan. Ia menyebut pertemuan yang berlangsung merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya mengenai dugaan sebagian penerima beasiswa yang baru mendapatkan sebagian haknya.
“Alhamdulillah mereka menerima kami untuk memberikan penjelasan. Dan, Alhamdulillah beasiswa ini bertahap sudah cair, dan proses terus berjalan sehingga sebagian besar sudah menerima beasiswa tahap kedua ini,” ujarnya.
Menurut Taufik, kritik yang disampaikan mahasiswa menjadi dorongan penting bagi pemerintah untuk mempercepat dan memperbaiki kualitas pelayanan publik, terutama layanan dasar. “Dengan adanya aksi-aksi mahasiswa ini, hal yang positif bagi kami karena memberi dorongan penguatan untuk percepatannya memberikan pelayanan,” sambungnya.
Terkait kuota beasiswa tahun depan, Taufik menjelaskan bahwa penetapannya tetap berpedoman pada kuota berjalan sambil menunggu arahan bupati. Namun melihat kuota yang ada, ia memastikan pemerintah telah menyesuaikan dengan kebutuhan tahun ini.
“Mudah-mudahan kalau dalam proses perkembangan kebijakan Bupati sesuai visi misinya, mungkin mudah-mudahan lebih dari itu. Insya Allah,” tutup Taufik. (*)
Editor : Sukri Sikki