KALTIMPOST.ID, SANGATTA - Aktivitas lalu lalang kendaraan pengangkut karyawan dan operasional perusahaan di Kutai Timur (Kutim) semakin memprihatinkan.
Bus-bus berukuran besar yang melintas di jalan utama Sangatta tidak hanya memicu kemacetan dan menimbulkan debu, tetapi juga kerap terlibat kecelakaan dengan pengguna jalan lainnya yang menelan korban jiwa.
Rangkaian kecelakaan maut akibat kendaraan perusahaan tercatat terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pada 10 April 2025, seorang remaja berinisial H (12), anak dari petugas UPT Kebersihan Sangatta, tewas setelah tertabrak kendaraan perusahaan di Simpang Tikungan Sahara, Sangatta Utara. Saat itu, korban tengah membantu orang tuanya membersihkan median jalan.
Peristiwa serupa kembali terjadi pada Senin (1/9/2025). Seorang anak berusia 6 tahun berinisial MAR meninggal dunia setelah terlindas bus roda enam di Jalan Yos Sudarso, tepatnya di depan Gang Rajawali, Sangatta.
Kasus terbaru terjadi pada Rabu malam (28/1/2026). Seorang pengendara sepeda motor berinisial A (25) tewas di tempat setelah kendaraannya terlibat kecelakaan fatal dengan sebuah bus Mercedes Benz di Jalan Yos Sudarso IV, Road 9 pada Rabu (28/1/2026).
Tiga kecelakaan yang merenggut nyawa tersebut memiliki kesamaan. Seluruhnya melibatkan bus dan kendaraan operasional perusahaan yang melintas di jalur utama masyarakat umum.
Ketua Gerakan 20 Mei (G20) Kutim, Erwin Febrian Syuhada, menilai rentetan kecelakaan itu menunjukkan adanya kelalaian sistemik dalam pengelolaan aktivitas kendaraan perusahaan.
“Lalu lintas bus operasional perusahaan yang bebas melintas di jalur utama masyarakat adalah bentuk ketidakadilan ruang hidup. Jalan umum yang seharusnya aman bagi warga justru berubah menjadi jalur industri dengan risiko tinggi,” ujarnya.
Erwin menegaskan, fakta korban didominasi anak-anak dan pengguna jalan umum menandakan aspek keselamatan publik bukan prioritas utama perusahaan.
“Pembangunan dan aktivitas ekonomi tidak boleh dibayar dengan nyawa masyarakat. Jika pemerintah daerah gagal mengatur, maka yang terjadi adalah normalisasi tragedi,” tegasnya
Sejumlah spanduk protes warga terlihat terpasang di sepanjang jalan utama Sangatta, dengan tulisan seperti “Boikot Bus Tambang di Jalan Raya” dan “Hati-hati Dilindas Bus Tambang”. Menurut Erwin, ini merupakan bentuk peringatan keras dari masyarakat.
“Ketika warga harus saling memperingatkan agar waspada terhadap bus perusahaan, itu menandakan sistem pengawasan telah gagal,” jelasnya.
Meski demikian, Erwin menilai protes warga harus dibarengi langkah konkret. Ia mendorong pemerintah daerah menetapkan trayek khusus bagi bus perusahaan agar tidak lagi melintas di jalur utama masyarakat.
Selain itu, diperlukan pembangunan terminal khusus di pinggiran kota sebagai pusat pergerakan bus tambang, sehingga armada tidak perlu masuk ke tengah kota. Transportasi lokal seperti angkot juga dinilai perlu diberdayakan sebagai penghubung dari permukiman ke terminal tersebut.
Langkah ini diyakini dapat mengurangi jumlah bus besar di jalan kota sekaligus menggerakkan ekonomi sopir angkot.
Erwin juga menekankan perlunya aturan jam operasional ketat, khususnya larangan melintas pada jam sibuk pagi, siang saat sekolah pulang, dan sore hari.
Ia meminta pemerintah menerapkan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar, mulai dari sanksi administratif hingga pencabutan izin lintasan. Menurutnya, spanduk protes warga harus dipandang sebagai peringatan terakhir.
“Keselamatan warga harus ditempatkan di atas kepentingan operasional perusahaan. Jalan raya adalah ruang hidup bersama, bukan jalur eksklusif industri,” kata Erwin. (*)
Editor : Ismet Rifani