SANGATTA - Memasuki triwulan ll tahun 2026, Pemerintah Kutai Timur (Kutim) belum juga mendapatkan kepastian dana kurang salur dari pemerintah pusat. Dana yang belum ditransfer itu sebesar Rp 1,3 miliar.
Belum diterimanya dana tersebut berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Dari total APBD Murni 2026 sebesar Rp 5,7 triliun yang telah disahkan, hanya sekitar Rp 4,4 triliun yang saat ini dapat dibelanjakan pemerintah daerah.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi mengatakan, kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap fiskal daerah. Saat ini, pemerintah tengah melakukan pergeseran anggaran pada sejumlah pos belanja yang dianggap prioritas.
"Depresiasi terjadi pada skala fiskal. Otomotis itu sebuah tekanan yang harus diimbangi dengan melakukan pergeseran supaya sesuai dengan keadaan" ujar Jimmi belum lama ini.
Menurut Jimmi, alokasi anggaran akan difokuskan pada program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga serta penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) yang nilainya mencapai sekitar Rp 1,2 triliun.
"Yang lebih prioritas, itu yang dilaksanakan. Yang tidak prioritas bukan tidak dilaksanakan, tapi antre dulu," tutur Jimmi.
Jimmi menambahkan, hingga saat ini pemerintah daerah masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait jadwal penyaluran dana kurang salur tersebut. Pemkab Kutim juga terus berupaya menagih hak daerah yang nilainya mencapai Rp 1,3 triliun itu.
"Belum ada informasi (tranfer pusat), itu yang mau kami tagih sebenarnya," kata Jimmi.
Ia berharap dana tersebut dapat segera dicairkan agar kapasitas fiskal daerah kembali menguat. Dengan begitu, sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan dalam APBD 2026 dapat dijalankan secara optimal. (*)
Editor : Sukri Sikki