KALTIMPOST.ID, SANGATTA - Pengadaan seragam gratis untuk siswa baru tahun ajaran 2026/2027 di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai berproses setelah sempat tertunda akibat pembahasan pergeseran APBD 2026. Program yang sebelumnya belum dapat direalisasikan saat awal masuk sekolah itu kini memasuki tahap pengadaan.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp41,2 miliar untuk memenuhi kebutuhan seragam peserta didik baru jenjang PAUD, SD, hingga SMP di Kutim.
Baca Juga: BMKG Prediksi Kemarau Panjang, Kapasitas Air Minum di Penajam Bakal Anjlok hingga 80 Persen
Berdasarkan data pengadaan, anggaran tersebut terbagi menjadi Rp11,8 miliar untuk jenjang PAUD, Rp15,4 miliar untuk SD, dan Rp13,9 miliar untuk SMP.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim Mulyono mengatakan saat ini proses pengadaan sedang berjalan. Ia berharap seluruh tahapan dapat diselesaikan pada September mendatang.
“Lagi proses pengadaan. Mudah-mudahan di bulan September itu bisa selesai,” ujarnya, Kamis (23/7).
Mulyono menjelaskan bantuan yang diberikan masih sama seperti tahun sebelumnya, yakni empat stel seragam lengkap untuk setiap siswa penerima. Selain seragam, paket bantuan juga mencakup tas dan sepatu sekolah.
Namun, terdapat perbedaan sasaran penerima dibanding tahun lalu. Jika sebelumnya bantuan diberikan kepada seluruh siswa, tahun ini program difokuskan untuk peserta didik baru di jenjang PAUD, SD, dan SMP.
“Untuk tahun ini hanya siswa baru. Tetap empat stel, kemudian ada tambahan tas dan juga sepatu,” katanya.
Baca Juga: Bupati Paser Minta Bidan Siap Siaga di Desa dan Larang Pengajuan Mutasi
Terkait pelaksanaan pengadaan, Mulyono menyebut pengerjaan tidak sepenuhnya ditangani penjahit lokal. Sejumlah pelaku usaha dari luar daerah juga dilibatkan mengingat besarnya volume pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu terbatas.
“Campuran. Ada lokal juga, ada dari luar. Kalau semua lokal saya kira tidak sanggup karena seragamnya banyak,” ucapnya.
Menurut dia, keterlambatan realisasi program tahun ini tidak lepas dari proses pembahasan pergeseran anggaran yang berlangsung di pemerintah daerah. Ke depan, Disdikbud berharap mekanisme penganggaran dapat berjalan lebih baik sehingga penyaluran bantuan seragam tidak lagi mengalami keterlambatan.
“Harapannya sistem penganggaran kita bisa lebih bagus lagi ke depan supaya tidak terlambat-terlambat seperti ini,” pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki