KALTIMPOST.ID, Langkah pemerintah yang akan merevitalisasi 11.179 satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA dalam program Percepatan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan (PSPP) disambut baik oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati.
Walaupun terdapat penurunan anggaran, Esti Wijayati meminta program revitalisasi tetap berkelanjutan.
Ia berpandangan, program ini menjadi momentum penting untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya dalam membangun lingkungan belajar yang layak dan mendukung pengembangan potensi siswa.
“Pelaksanaan program harus menjamin kualitas hasil pembangunan, keberlanjutan pemeliharaan sarana prasarana, serta transparansi penggunaan anggaran agar benar-benar memberi dampak positif bagi peserta didik dan tenaga pendidik,” ungkapnya, Kamis (18/9/2025), seperti yang dilansir Jawapos.com.
Tidak hanya itu, ia juga menyatakan bahwa DPR akan melakukan pengawasan ketat terkait jalannya program tersebut.
Ia menambahkan, skema swakelola berbasis partisipasi masyarakat sejalan dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
Lebih lanjut lagi, Esti juga menyoroti pentingnya pengawasan pascapembangunan supaya sarana pendidikan tidak cepat rusak. Ia menekankan agar program ini memprioritaskan daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar.
“Daerah 3T harus mendapatkan perhatian, baik dari sisi infrastrukturnya maupun kesejahteraan gurunya. Keluhan sekolah rusak dan tidak layak harus segera ditangani agar anak-anak bisa belajar dengan aman dan nyaman,” ucap Esti.
Di lain sisi, ia juga mewanti-wanti agar program revitalisasi dilakukan di tengah keterbatasan anggaran Kemendikdasmen.
Dalam RAPBN 2026, ujar Esti, anggaran kementerian itu turun menjadi Rp 55 triliun. Padahal, banyak program penting harus dijalankan, termasuk Wajib Belajar 13 tahun.
Atas alasan itulah dia mendukung langkah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, yang akan berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto guna memperjuangkan tambahan anggaran.
“Kami harap pertemuan Mendikdasmen dan Presiden dapat membuahkan hasil yang baik demi pembangunan dunia pendidikan nasional,” pungkas Esti.
Sementara itu, diketahui sebanyak 11.179 sekolah telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memperoleh bantuan revitalisasi.
Rinciannya, 1.260 PAUD, 3.903 SD, 3.974 SMP, dan 2.042 SMA. Program ini merupakan bagian dari Percepatan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan (PSPP) yang digagas Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hardiknas 2025, dengan target total 13.834 sekolah. (*)
Editor : Almasrifah