KALTIMPOST.ID, Langkah-langkah yang ditempuh Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan amanah rakyat menggambarkan arah penataan pemerintahan yang sistematis dan berlandaskan falsafah serta ideologi bangsa.
Hal tersebut merupakan penilaian dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham.
Tidak hanya itu, Idrus berpandangan, kebijakan pemerintah saat ini bukan sekadar urusan teknis administratif, melainkan merupakan pembaruan mendasar terhadap sistem pengelolaan negara.
“Langkah Presiden Prabowo sangat jelas. Beliau melakukan penataan menyeluruh berdasarkan nilai-nilai falsafah dan ideologi bangsa, asas kekeluargaan, gotong royong, nasionalisme, dan keadilan sosial,” kata Idrus kepada wartawan, Rabu (22/10/2025), seperti yang dilansir JawaPos.com
Lebih lanjut, ia menyatakan, langkah awal pemerintah dalam memantapkan kembali nilai dasar pembangunan nasional sejalan dengan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Setelah itu, pemerintah melakukan evaluasi serta membongkar praktik-praktik lama yang tidak mencerminkan nilai ideologis bangsa dan kerap hanya menguntungkan kelompok tertentu.
“Pak Prabowo tegas. Beliau tidak ragu membongkar sistem lama yang tidak berpihak kepada rakyat. Termasuk di sektor energi dan sumber daya alam, di mana banyak kebijakan selama ini tidak sesuai dengan kepentingan rakyat banyak,” jelas Idrus.
Hal itu, tambah Idrus, tampak jelas dalam kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah Menteri Bahlil Lahadalia, yang mempercepat reformasi tata kelola tambang dan energi dengan memberi akses lebih besar kepada UMKM, koperasi, serta masyarakat daerah.
“Golkar menilai kebijakan Pak Bahlil sangat inovatif dan memihak rakyat. Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya dinikmati segelintir elite, tetapi harus melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama,” ungkap Idrus.
Berdasarkan data dari Badan Geologi 2025, pemerintah telah memperbarui Neraca Sumber Daya Mineral dan Batubara Indonesia untuk 29 komoditas utama. Di antaranya termasuk nikel, tembaga, emas, dan bauksit.
Langkah ini menjadi bentuk transparansi dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam nasional.
Selain itu, BPS juga mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 mencapai 5,12 persen, yang sebagian besar didorong oleh hilirisasi tambang dan perluasan peran UMKM di sektor energi.
Menariknya lagi, kebijakan pembaruan struktural tersebut dinilai sejalan dengan gagasan tiga ekonom peraih Hadiah Nobel Ekonomi 2025, Joel Mokyr, Philippe Aghion, dan Peter Howitt.
Idrus menilai teori ketiga ekonom tersebut memiliki resonansi kuat dengan arah kebijakan pemerintahan Prabowo.
“Kalau dalam bahasa ekonomi mereka disebut creative destruction, dalam bahasa politik dan ideologi bangsa kita itu penataan ulang nilai dan struktur agar berpihak kepada rakyat. Ini bukan destruksi, tapi rekonstruksi nilai,” tegas Idrus.
Sebab itu, Idrus menegaskan bahwa perubahan besar yang dijalankan Presiden Prabowo membutuhkan waktu, komunikasi publik yang efektif, dan bukti nyata di lapangan.
“Penataan besar tidak bisa instan. Ini bukan sulap, tapi proses yang membutuhkan dukungan dan partisipasi semua pihak,” tutup Idrus.
Editor : Hernawati