KALTIMPOST.ID, Pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, soal prioritas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai lebih mendesak dibanding penciptaan lapangan kerja, menjadi perdebatan luas di tengah masyarakat.
Bukan hanya soal kebijakan yang diperdebatkan, tetapi juga siapa sosok di balik pernyataan tersebut.
Di era keterbukaan informasi, publik tidak lagi berhenti pada isi kebijakan, melainkan menelusuri latar belakang pribadi pejabat yang menyampaikannya.
Seiring pernyataannya ramai diperbincangkan di media sosial, perhatian publik pun bergeser ke catatan kekayaan Rachmat Pambudy.
Sejumlah media nasional mengutip data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang pernah dilaporkan kepada KPK.
Dari data tersebut, total harta kekayaan Rachmat tercatat sekitar Rp 12,02 miliar, yang berasal dari aset tanah dan bangunan, kendaraan, harta bergerak lainnya dan serta kas.
Jika dibandingkan dengan jajaran menteri lain di Kabinet Merah Putih, angka tersebut tidak menempatkannya sebagai pejabat terkaya.
Nilainya berada di kategori menengah dan masih jauh dari beberapa menteri dengan kekayaan ratusan miliar rupiah.
Namun bagi publik, angka bukan satu-satunya hal yang dipersoalkan. Isu yang disentuh Rachmat menyangkut kebutuhan dasar dan masa depan pekerjaan, dua hal yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.
Baca Juga: Tanpa CPNS, BGN Fokus Angkat 32 Ribu PPPK untuk Percepatan Layanan Gizi
Di sinilah dinamika opini publik bekerja. Setiap pernyataan pejabat tentang kesejahteraan rakyat kerap dikaitkan dengan kondisi ekonomi pribadi mereka.
Warganet mencoba mencari hubungan antara latar belakang pejabat dan sudut pandang kebijakan yang disampaikan.
Meski begitu, perlu dicatat bahwa data LHKPN merupakan laporan resmi yang bertujuan menjamin transparansi dan akuntabilitas pejabat negara, bukan alat untuk menarik kesimpulan sepihak.
Hingga kini, Rachmat Pambudy belum memberikan tanggapan khusus terkait sorotan atas kekayaannya.
Namun perdebatan mengenai prioritas pembangunan nasional, antara pemenuhan gizi dan penciptaan lapangan kerja, diperkirakan masih akan terus berlanjut.
Satu hal yang jelas, masyarakat kini semakin kritis. Bukan hanya kebijakan yang dinilai, tetapi juga siapa yang berbicara, dari latar belakang apa, dan dengan sudut pandang seperti apa.***
Editor : Dwi Puspitarini