KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Sejumlah tokoh nasional bersama ratusan masyarakat menandatangani petisi keadilan terkait polemik Hotel Sultan, Rabu (1/4).
Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap rencana pengambilalihan hotel oleh Kementerian Sekretariat Negara.
Tokoh yang ikut membubuhkan tanda tangan antara lain mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Din Syamsuddin, Bagir Manan, Amir Syamsuddin, Omie Komariah Madjid, hingga Yudi Latif.
Baca Juga: KPK Geledah Rumah Ono Surono, Pengacara Ungkap Dugaan CCTV Dimatikan dan Tanpa Izin Resmi
Dalam orasinya, Jusuf Kalla menegaskan pentingnya keseimbangan antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong pembangunan nasional. Pemerintah, kata dia, harus menjalankan sistem yang adil dan bersih, sementara pengusaha berperan menggerakkan sektor industri.
“Tanpa keseimbangan itu, pembangunan tidak akan berjalan baik,” tegasnya.
JK juga menyinggung kemampuan negara dalam mengelola hotel berskala besar. Ia mencontohkan Hotel Indonesia dan Hotel Borobudur yang pada akhirnya dikelola pihak swasta.
“Pengalaman menunjukkan pemerintah tidak efektif mengelola hotel besar. Lalu kenapa Hotel Sultan justru ingin diambil alih?” ujarnya.
Baca Juga: Rismon Sianipar Damai Kasus Ijazah Jokowi, Polisi Hentikan Proses Hukum lewat Restorative Justice
Ia menilai langkah pengambilalihan tersebut muncul pada era Presiden Joko Widodo. Namun JK optimistis kebijakan itu bisa berubah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya yakin Presiden Prabowo akan berpihak pada pengusaha nasional,” tandasnya.
Editor : Uways Alqadrie