KALTIMPOST.ID, BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah untuk menjaga integritas serta mengelola anggaran secara efisien.
Pesan tersebut disampaikan menyusul masih maraknya kasus korupsi dan pemborosan yang dinilai berdampak luas terhadap kepercayaan publik.
Dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Tito menegaskan dua persoalan utama yang harus diwaspadai, yakni praktik korupsi dan penggunaan anggaran yang tidak efektif. Menurutnya, kedua hal tersebut dapat merusak citra pemerintah daerah secara keseluruhan.
Baca Juga: Viral Isu Pangkopassus Gampar Orang Istana, Kopassus Tegaskan Hoaks Tanpa Bukti
Ia menyoroti kuatnya pengaruh pemberitaan media terhadap persepsi masyarakat. Ketika terjadi operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau muncul kasus pemborosan, dampaknya tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga menjalar ke institusi pemerintah daerah secara luas.
Tito menjelaskan, kepercayaan antara pemerintah pusat dan daerah sangat bergantung pada kinerja yang bersih dan transparan. Hal ini turut memengaruhi kelancaran alokasi anggaran, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga Dana Bagi Hasil (DBH).
Meski demikian, ia mengakui banyak kepala daerah yang telah bekerja dengan baik dan menghadirkan berbagai inovasi. Namun, capaian positif tersebut kerap tertutupi oleh isu negatif yang lebih cepat menyebar di ruang publik.
Baca Juga: Bank Mandiri Raup Laba Rp15,4 Triliun di Awal 2026, Kredit Tembus Rp1.530 Triliun
Karena itu, Tito mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif membangun komunikasi publik yang positif. Selain memperkuat tata kelola, publikasi kinerja dan inovasi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan
Editor : Uways Alqadrie