KALTIMPOST.ID - Kasus keracunan MBG kembali menjadi perhatian setelah data Kementerian Kesehatan per 2 September 2026 mencatat 50.059 korban dari 560 kejadian. Data tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Charles, kasus keracunan MBG tersebut tidak hanya terjadi di satu wilayah. Sebaran kasus disebut telah mencakup 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota di Indonesia.
"Data kemarin, 2 September 2026, keracunan, korban yang sudah pernah menjadi korban keracunan sudah tembus 50.000, Pak. Jumlahnya 50.059 orang dengan 560 kejadian di 36 provinsi, 245 kabupaten/kota," kata Charles, dikutip dari YouTube TV Parlemen, Sabtu (5/9/2026), yang dilansir dari inews.
Baca Juga: Gunung Anak Krakatau Muntahkan Lava Pijar, Badan Geologi Ungkap Kondisinya soal Ancaman Tsunami
Keracunan MBG Dinilai Bukan Lagi Kasus Terpisah
Menurut Charles, meluasnya kasus keracunan MBG membuat persoalan tersebut perlu dilihat lebih jauh. Ia menilai banyaknya daerah yang mengalami kejadian serupa menunjukkan adanya persoalan dalam sistem pelaksanaan program.
"Artinya, hampir semua provinsi di Republik ini pernah mengalami kasus keracunan dalam 2 tahun terakhir. Setengah dari kabupaten/kota yang ada di Indonesia juga sudah pernah mengalami kasus keracunan akibat program makan bergizi gratis," ujarnya.
Charles mengatakan, jika keracunan MBG hanya terjadi di satu atau dua tempat, penyebabnya masih mungkin ditelusuri sebagai persoalan operasional pada dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tertentu.
Namun, pola yang terjadi saat ini dinilai berbeda karena kasus keracunan MBG muncul di banyak daerah. Karena itu, ia mendorong pemerintah mengevaluasi desain program secara menyeluruh.
"Kalau misalnya kejadian ada 1, 2, 3 kejadian saja, kita bisa mengatakan ini kejadian terisolir. Yang mungkin salahnya salah dapur, salah SPPG, salah kepala dapur, salah tukang masak, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat angka seperti ini, ini adalah permasalahan sistemik. Permasalahan sistemik yang harus diselesaikan dengan perbaikan sistem, perubahan sistem," kata Charles, dilansir dari inews, Sabtu (5/9).
Baca Juga: Harpelnas 2026, Astra Motor Kaltim 2 Manjakan Pelanggan dengan Festival dan Layanan Spesial
Jarak Dapur dan Sekolah Jadi Pertimbangan
Dalam pembahasan mengenai keracunan MBG, Charles turut menyoroti waktu yang dibutuhkan sejak makanan selesai dimasak hingga dikonsumsi oleh penerima. Menurut dia, semakin panjang proses distribusi, semakin besar tantangan untuk memastikan makanan tetap berada dalam kondisi yang aman.
Charles mengacu pada ketentuan BGN mengenai makanan yang setelah dimasak harus dikonsumsi dalam waktu empat jam. Ia menjelaskan bahwa makanan yang berada terlalu lama pada kondisi suhu yang tidak sesuai dapat meningkatkan risiko pertumbuhan bakteri.
"Setelah 4 jam, ketika makanan dibiarkan di suhu ruang, ada yang namanya critical temperature. Di atas 5 derajat, di bawah 60 derajat, maka kontaminasi bakteri semakin tinggi risikonya dan perkembangbiakan bakteri juga semakin tinggi kemungkinannya," ujarnya.
Karena itu, untuk menekan keracunan MBG, Charles mengusulkan agar makanan disiapkan lebih dekat dengan lokasi penerima. Salah satu gagasan yang diajukan adalah mengubah pola dari dapur tersentralisasi menjadi dapur berbasis sekolah.
"Di mana makanan dimasak tidak lama kemudian disajikan berurutan. Sehingga risiko keracunan juga semakin kecil," kata dia.
DPR Dorong Dapur Berbasis Sekolah
Usulan dapur berbasis sekolah menjadi salah satu alternatif yang disampaikan Charles untuk mengurangi risiko keracunan MBG. Dengan model tersebut, proses memasak dan penyajian diharapkan memiliki jeda waktu yang lebih pendek.
Selain aspek keamanan makanan, perubahan sistem Program Makan Bergizi Gratis juga dinilai dapat memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat sekitar sekolah.
Charles berpendapat, sekolah yang memenuhi kebutuhan pangan dari lingkungan terdekat akan lebih banyak berbelanja di pasar sekitar, membeli hasil peternakan lokal, serta melibatkan pelaku usaha di wilayah tersebut.
"Kalau kita bicara dampak terhadap ekonomi lokal, ini juga pasti akan lebih berdampak terhadap ekonomi lokal. Karena sekolah-sekolah tersebut pasti belanjanya di pasar-pasar dekat sekolahnya, Pak. Di peternak-peternak dekat sekolahnya, Pak," kata Charles.
Sistem SPPG Tetap Bisa Dipakai, tetapi Ada Syarat
Charles tidak secara langsung meminta seluruh sistem Program Makan Bergizi Gratis yang berjalan saat ini dihentikan. Ia menyebut SPPG masih dapat digunakan apabila pemerintah melakukan investasi tambahan untuk memastikan makanan tetap aman selama proses pengiriman.
"Bisa saja. Tetapi Bapak harus investasi lagi nih. Harus memastikan makanan sejak dimasak dikirim sampai ke sekolah tetap di temperatur yang layak," kata Charles.
Menurutnya, persoalan keracunan MBG juga berkaitan dengan sarana transportasi makanan. Kendaraan yang digunakan untuk mengirim makanan, kata Charles, harus mampu menjaga kondisi makanan selama perjalanan.
"Artinya apa? Kendaraan yang mengantar makanan juga harus kendaraan terisolasi yang memiliki pemanas. Sampai di sekolah pun, sekolahnya harus memiliki pemanas," ujarnya.
Dengan sistem tersebut, makanan diharapkan tetap berada dalam kondisi yang sesuai sampai waktunya diberikan kepada penerima. Charles menilai langkah tersebut penting jika pemerintah tetap mempertahankan model dapur terpusat.
Perubahan sistem untuk mencegah keracunan MBG juga dinilai perlu memperhatikan keberadaan dapur yang saat ini sudah beroperasi. Charles mengusulkan adanya skema transisi apabila pemerintah benar-benar memilih dapur berbasis sekolah.
"Kalau kita mau beralih ke sistem dapur sekolah yang existing? Ya diganti kerugian saja, Pak. Ganti kerugian, Pak," kata Charles.
Ia mengusulkan pemerintah memberikan kompensasi satu kali kepada dapur yang terdampak perubahan sistem. Menurut Charles, pola tersebut dapat menghindari munculnya beban biaya dalam jangka panjang.
"Pemerintah membayarkan sekali saja cukup, tidak lagi menjadi beban selama ini berjalan," ujarnya.
Charles Ingin MBG Tetap Jadi Program Jangka Panjang
Charles menilai persoalan keracunan MBG harus segera dibenahi agar tujuan utama program tidak terganggu. Ia berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat membantu memperbaiki kondisi gizi anak sekaligus mendukung upaya menurunkan angka stunting.
Menurut Charles, keberhasilan program juga akan menjadi bagian dari catatan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan pada 2029.
"Pak Presiden ketika nanti menyelesaikan masa jabatannya di 2029 bisa meninggalkan legacy yang baik, khususnya melalui program ini, memperbaiki kondisi gizi anak-anak kita, menurunkan angka stunting," kata Charles.
Namun, menurut dia, tujuan tersebut akan sulit dicapai jika persoalan keracunan MBG terus berulang tanpa perubahan pada sistem pelaksanaannya.
"Kalau tetap dijalankan dengan sedemikian rupa, dengan cara seperti ini, model pelaksanaannya tidak berubah, saya yakin cita-cita ini tidak akan bisa tercapai," tukasnya.***
Editor : Dwi Puspitarini