Oleh:
Eli Zulkatri
Dosen ASN Aktuaria Institut Teknologi Kalimantan
KALTIMPOST.ID-Balikpapan kini berdiri di persimpangan. Di satu sisi, kota ini digadang-gadang sebagai “pintu gerbang peradaban baru” karena posisinya yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Namun di sisi lain, warga Balikpapan harus menghadapi kenyataan pahit: harga-harga keperluan pokok, termasuk makanan sehari-hari, melonjak lebih cepat daripada pembangunan itu sendiri.
Dalam beberapa bulan terakhir, warga Balikpapan mulai merasakan beban ekonomi yang tak biasa.Salah satu yang mencolok adalah harga makanan di warung pinggir jalan.
Nasi goreng, makanan rakyat yang biasa jadi santapan malam hemat, kini dibanderol Rp 18.000 seporsi di banyak tempat.
Seorang ASN muda yang baru saja diterima di salah satu perguruan tinggi negeri di Balikpapan menceritakan pengalamannya.
Ia, yang baru pindah dari daerah Jawa, terkejut saat membeli nasi goreng kaki lima di kawasan Sepinggan.
“Saya kira harganya paling Rp 15.000. Ternyata sampai Rp 18.000 walaupun memang sudah dengan telur,” ucapnya.
Fenomena itu tak bisa dilepaskan dari ekspektasi ekonomi yang dibangun oleh proyek IKN.
Sejak peletakan batu pertama, geliat investasi dan pergerakan manusia mulai terasa di kota penyangga seperti Balikpapan dan Samarinda.
Sayangnya, pertumbuhan itu belum diikuti oleh kesiapan infrastruktur distribusi dan sistem logistik pangan yang memadai.
Peningkatan permintaan atas jasa, makanan, dan akomodasi memang bisa menjadi pertanda geliat ekonomi.
Namun ketika pertumbuhan tidak sejalan dengan kapasitas penyediaan, yang terjadi adalah lonjakan harga yang membebani masyarakat.
Para pekerja informal, pelajar, hingga pegawai negeri yang tidak langsung terlibat dalam proyek IKN merasakan dampak ini paling awal.
Mereka tak memiliki privilege tunjangan proyek atau insentif relokasi. Pengeluaran harian meningkat, sementara pendapatan tetap stagnan.
Yang ironis, infrastruktur pendukung yang dijanjikan pemerintah pusat masih jauh dari selesai. Jalan utama menuju kawasan IKN masih dalam tahap pengerjaan.
Akses transportasi umum antarkota belum berkembang signifikan. Tapi harga telur, minyak goreng, hingga sayur-mayur sudah melambung lebih dulu.
Situasi itu memperlihatkan adanya ketimpangan waktu antara harapan pembangunan dan kenyataan ekonomi harian.
Pemerintah pusat mungkin berpikir jangka panjang, tetapi warga kota menghadapi masalah jangka pendek: makan siang yang makin mahal, biaya hidup yang melejit, dan daya beli yang menyusut.
Kondisi itu disebut oleh para ekonom sebagai efek spillover negatif dari pembangunan besar-besaran tanpa pengamanan harga di wilayah sekitar.
Ketika permintaan meningkat tanpa kontrol pasokan, inflasi lokal menjadi tak terhindarkan.
Pemerintah Kota Balikpapan memang telah mengantisipasi dengan operasi pasar dan subsidi terbatas.
Namun langkah itu masih sporadis dan belum menyentuh struktur persoalan. Sebab yang dibutuhkan bukan hanya stabilisasi harga, melainkan perencanaan ulang rantai pasok dan logistik pangan.
Sebagai kota penyangga, Balikpapan memerlukan skenario kebijakan regional yang tanggap terhadap dinamika proyek IKN.
Misalnya, perlu ada insentif bagi petani dan distributor lokal agar produk pangan tidak harus selalu didatangkan dari Sulawesi atau Jawa.
Pemerintah daerah juga perlu membangun pusat distribusi pangan yang modern dan mendekatkan suplai ke titik permintaan.
Tanpa itu, ketergantungan terhadap jalur distribusi panjang akan terus memicu biaya tinggi.
Masalah lainnya adalah spekulasi harga yang kini makin marak. Pedagang tahu bahwa akan datang lebih banyak orang ke Balikpapan.
Kontraktor, ASN pindahan, pekerja proyek. Maka wajar jika harga dinaikkan bahkan sebelum pembeli itu tiba.
Tapi bagi warga lokal yang sudah lama tinggal di Balikpapan, itu bukan sekadar kenaikan harga. Itu adalah pergeseran cara hidup.
Jika dulu makan nasi goreng malam hari adalah solusi hemat, kini itu menjadi beban yang harus dipikir dua kali.
Jika fenomena tersebut dibiarkan, maka Balikpapan akan mengalami eksklusi ekonomi: warga asli terpinggirkan oleh logika pasar yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Ketimpangan pun akan membesar.
Pembangunan IKN harus dilihat sebagai proses kolektif. Tidak boleh hanya menguntungkan pusat dan investor.
Kota penyangga harus menjadi bagian dari manfaat, bukan hanya menanggung dampaknya.
Sudah saatnya pemerintah pusat dan daerah duduk bersama. Menyusun ulang peta dampak IKN terhadap kota sekitar.
Merancang langkah konkret untuk menjaga daya beli warga di masa transisi ini.
Jika tidak, maka saat gedung-gedung megah di IKN selesai dibangun. Yang tersisa di Balikpapan hanya cerita tentang harga nasi goreng yang terus meroket dan warga yang makin sulit bertahan di kota sendiri. Pembangunan harus adil. Dan keadilan dimulai dari dapur. (rd)
Editor : Romdani.