Oleh: Muhammad Aufal Fresky, Magister Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya
KALTIMPOST.ID, Beberapa hari lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I tahun 2026 yakni sebesar 5,61 persen. Angka tersebut diketahui melampaui periode yang sama tahun lalu yang sebesar 4,87 persen. Mengacu pada laman bps.go.id, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional.
Salah satunya yaitu peningkatan belanja barang dan jasa terutama melalui program Makan Gizi Gratis (MBG). Lonjakan pengeluaran pemerintah, hemat saya, menjadi pemicu utama ekonomi kita semakin tumbuh. Persoalannya, apakah hanya selesai di angka, data, dan statistika yang dirilis oleh BPS? Apakah seluruh warga Indonesia merasakan dampak positif dari laju pertumbuhan ekonomi nasional?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, seperti yang dilansir antaranews.com, menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut tertinggi alias mengungguli sejumlah negara G20 yang telah merilis data. Negara-negara tersebut, di antaranya yaitu termasuk China, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Amerika Serikat.
Namun, sekali lagi, kita tidak begitu terhipnotis dengan paparan Airlangga. Sebab, tingginya angka pertumbuhan ekonomi nasional yang tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi omong kosong. Capaian gemilang tersebut hanya berhenti di atas kertas. Sekilas nampak mentereng tapi nyatanya berjarak dengan realitas ekonomi masyarakat hari ini.
Baca Juga: Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: antara Harapan dan Kenyataan
Betapa masih banyak pemuda-pemudi kita yang pontang-panting ke sana ke mari mencari pekerjaan yang layak. Bahwa membeludaknya angka pengangguran adalah suatu fakta yang sukar untuk ditutup-tutupi. Kemiskinan menyelimuti sebagian warga di berbagai wilayah tanah air.
Daya beli masyarakat masih belum terangkat. Sebagian kelas menengah kehabisan akal dan cara untuk sekadar bertahan. UMKM tidak begitu menggeliat. Lantas, dengan alasan apa kita bisa membanggakan prestasi itu?
Memang, secara teoritis, mengukur PDB itu lewat lima variabel, yaitu konsumsi rumah tangga (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan selisih antara ekspor dan impor (X-M). Bisa jadi memang yang membuat angka PDB, lebih jelasnya lagi, digunakan untuk mengukur total nilai pasar barang/jasa akhir yang dihasilkan/diproduksi suatu negara dalam periode tertentu. Bisa jadi, pertumbuhan ekonomi yang melejit tersebut hanya karena didukung oleh besarnya pengeluaran pemerintah dalam program MBG. Ini hanya dugaan saya tentunya.
Data statistik menjadi pemanis untuk barangkali meninabobokan masyarakat. Bukannya pujian dan apresiasi dari warga, justru pencapaian tersebut dipertanyakan, dikritisi, dan bahkan disindir secara terang-terangan oleh sebagian warga.
Kini, publik tidak bisa begitu saja menerima mentah-mentah informasi yang datangnya dari pemerintah. Terutama jika juga ada yang mengusik rasionalitas dan hati nurani. Sebab kenyataan justru berbicara lebih nyaring dan lantang dibandingkan angka.
Lagi pula, terlalu terkesima pada pencapaian yang diukur lewat produk domestik bruto (PDB) itu menjadikan hal-hal lain yang sangat substantif menjadi luput dari pengamatan. Seperti halnya pemerataan ekonomi, keadilan ekonomi, dan kesejahteraan sosial.
Jangan-jangan, yang menikmati laju PDB tersebut hanya segelintir orang saja. Padahal, negeri ini dihuni oleh sekitar 280 juta warga. Bagaimana bisa pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh puluhan orang atau ratusan orang saja? Rasanya itulah yang membuat dada saya semakin gusar lalu tiba-tiba muncullah sebuah pertanyaan: apakah semua ini terjadi dengan desain yang terencana dan sistemik?
Dan apakah menteri ekonomi kita saat ini bekerja untuk rakyat atau hanya menjadi pelayan presiden? Bukankah baik menteri dan presiden sekalipun adalah penerima mandat dari rakyat? Dan nyatanya kita sebagai pemberi mandat merasa tidak puas dan bahkan menggugat data statistik yang berlawanan dengan apa yang sedang dialami.
Sementara itu, jika ditinjau dari sisi yang lain, bahwa struktur ekonomi yang padat modal juga bisa menjadi salah satu penyebab ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Banyak sektor strategis yang lebih memilih investasi dalam bentuk teknologi dan mesin dibandingkan tenaga kerja manusia.
Baca Juga: Mengintip Proses Kreatif Sastrawan
Sebuah fakta yang sukar dibantah bahwa sektor manufaktur contohnya, yang mana semakin banyak menggunakan otomatisasi untuk menggenjot produktivitas. Pun demikian dengan sektor perbankan dan layanan keuangan yang lebih mengandalkan dan mengutamakan sistem digital daripada memperluas perekrutan tenaga kerja. Imbasnya, pertumbuhan ekonomi nampak tinggi, tetapi penciptaan lapangan pekerjaan relatif stagnan atau bahkan merosot tajam.
Sebagai penulis, saya pun penasaran, bagaimana metode mengukur PDB tersebut. Apakah betul-betul lewat mekanisme ilmiah? Atau mungkin sengaja diutak-atik dengan pertimbangan kalkulasi politis tertentu misalnya? Sehingga semacam ada gap yang lebar antara data dan realitas di lapangan. Entahlah, saya tidak ingin berspekulasi terlalu liar.
Sekali lagi, catatan ini tidak bermaksud untuk membantah. Atau menyudutkan salah satu pihak. Saya masih percaya dengan orang-orang BPS. Bahwa mereka itu pastinya kompeten, kredibel, dan profesional. Tapi, entah kenapa, ada yang mengganjal alam pikiran saya bahwa ada banyak hal yang tidak terwakili dari prestasi pertumbuhan ekonomi tersebut.
Seperti sebuah etalase mewah yang terkunci rapat. Sehingga isinya sukar ditebak. Kita diperkenankan hanya mengira-ngira dan bahkan dibolehkan untuk berdecak kagum. Kendatipun, kita sendiri tidak mengerti apa yang harus dikagumi. (*)
Editor : Almasrifah