Oleh:
J. Kuleh
Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Samarinda
PADA pertengahan Mei 2026, nilai tukar rupiah kembali mencatat pelemahan signifikan hingga menembus kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS). Sejumlah data pasar menunjukkan rupiah bergerak di rentang Rp17.493 hingga Rp17.536 per dolar AS, bahkan sempat menyentuh level yang mendekati rekor terlemah sepanjang sejarah.
Kondisi ini bukan lagi sekadar fluktuasi pasar biasa, melainkan sinyal bahwa ekonomi Indonesia sedang menghadapi tekanan yang cukup serius. Pelemahan rupiah terjadi ketika dunia berada dalam situasi yang tidak menentu akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat. Di saat yang sama, Indonesia juga menghadapi tantangan domestik berupa tekanan fiskal, meningkatnya beban subsidi energi, serta kebutuhan belanja negara yang terus membesar.
Ketegangan Iran–AS menjadi salah satu faktor yang mendorong gejolak ekonomi global. Kekhawatiran pasar terhadap gangguan distribusi energi di kawasan Timur Tengah membuat harga minyak dunia mengalami tekanan kenaikan. Bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak dan BBM, situasi ini memberikan dampak langsung. Ketika harga minyak naik dan dolar AS menguat, biaya impor energi ikut meningkat sehingga kebutuhan devisa semakin besar dan tekanan terhadap rupiah makin sulit dihindari.
Masalahnya, tekanan eksternal tersebut datang ketika kondisi fiskal nasional juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Memasuki kuartal kedua tahun 2026, muncul kekhawatiran mengenai semakin besarnya beban APBN akibat peningkatan pengeluaran negara yang tidak selalu diikuti pertumbuhan penerimaan secara optimal. Di satu sisi, pemerintah berupaya menjaga stabilitas sosial dan ekonomi melalui berbagai program strategis. Namun di sisi lain, ruang fiskal menjadi semakin terbatas.
Perhatian publik pun mengarah pada berbagai program prioritas yang membutuhkan anggaran besar, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sejumlah program pembangunan lainnya. Pemerintah memandang program-program tersebut sebagai investasi sosial jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat ekonomi masyarakat. Namun sebagian ekonom menilai bahwa pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi fiskal dan stabilitas makroekonomi yang sedang menghadapi tekanan.
Di berbagai forum publik muncul pandangan bahwa pemerintah perlu lebih fokus memperkuat sektor-sektor produktif seperti industri, investasi, hilirisasi, ekspor manufaktur, dan penciptaan lapangan kerja. Sebab, di tengah pelemahan rupiah dan perlambatan ekonomi global, sektor produktif menjadi salah satu penyangga utama ketahanan ekonomi nasional.
Pelemahan nilai tukar rupiah juga berpotensi menimbulkan efek domino ke berbagai sektor. Harga bahan baku impor meningkat, biaya produksi industri menjadi lebih mahal, dan pelaku usaha menghadapi ketidakpastian yang lebih tinggi. Investor asing cenderung lebih berhati-hati dalam menempatkan modalnya ketika volatilitas pasar meningkat. Sementara masyarakat mulai merasakan kenaikan harga berbagai barang yang memiliki komponen impor tinggi, seperti elektronik, obat-obatan, kendaraan, dan sejumlah bahan pangan tertentu.
Dampak yang paling dirasakan masyarakat adalah ancaman terhadap daya beli. Ketika rupiah melemah, tekanan inflasi biasanya meningkat karena biaya impor menjadi lebih mahal. Sementara itu, pendapatan masyarakat tidak otomatis naik mengikuti kenaikan harga. Jika kondisi ini berlangsung lama, konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mengalami perlambatan.
Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan berupa meningkatnya biaya pembayaran utang dan bunga yang sebagian terkait dengan penguatan dolar AS. Situasi ini berpotensi menambah tekanan terhadap APBN hingga akhir tahun. Apabila kondisi global semakin memburuk, pemerintah mungkin perlu melakukan penyesuaian fiskal untuk menjaga stabilitas keuangan negara.
Sebagian kalangan memang berpendapat bahwa pelemahan rupiah dapat memberikan keuntungan bagi sektor ekspor karena harga produk Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Namun manfaat tersebut tidak selalu langsung dirasakan secara merata. Sebaliknya, masyarakat justru lebih cepat merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan hidup akibat mahalnya barang impor dan meningkatnya biaya produksi dalam negeri.
Meski demikian, kondisi saat ini belum dapat disamakan dengan krisis moneter 1998. Indonesia masih memiliki cadangan devisa yang relatif kuat dan sistem perbankan yang jauh lebih sehat dibandingkan masa krisis tersebut. Namun berbagai indikator tetap menunjukkan perlunya kewaspadaan. Jika pelemahan rupiah berlangsung berkepanjangan, sementara investasi dan aktivitas ekonomi melambat, maka tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin besar.
Karena itu, publik menunggu langkah konkret dari pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar serta memperkuat kepercayaan pasar. Stabilitas rupiah tidak hanya penting bagi sektor keuangan, tetapi juga menentukan daya beli masyarakat, iklim investasi, dan keberlanjutan pembangunan ekonomi secara keseluruhan.
Pada akhirnya, pelemahan rupiah yang menembus kisaran Rp17.500 per dolar AS bukan sekadar persoalan angka di pasar valuta asing. Ia menjadi pengingat bahwa ketahanan ekonomi nasional sangat bergantung pada kemampuan menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal, efektivitas belanja negara, produktivitas ekonomi, dan kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan pemerintah. Jika keseimbangan itu mampu dijaga, tekanan yang datang dari luar negeri tidak akan mudah berubah menjadi krisis di dalam negeri. (***/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan