Oleh: Muhammad Aufal Fresky, Esais asal Madura
KALTIMPOST.ID, Terkuaknya megaskandal korupsi tata kelola program Makan Gizi Gratis (MBG) yang melibatkan tiga eks pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) masih terus-menerus diperbincangkan publik.
Hingga detik ini, kita sukar mengelaknya bahwa korupsi ternyata masih tumbuh subur seperti halnya jamur yang bertebaran di musim hujan. Beragam bentuk upaya pencegahan dan penanganan nyata-nyatanya belum sepenuhnya efektif untuk membabat habis atau setidaknya menekan jumlah tikus-tikus berdasi di negeri ini.
Kepentingan diri dan golongan menjadi prioritas utama perampok berkedok abdi negara itu. Urusan rakyat dinomorduakan, atau bahkan diletakkan di urutan terakhir, atau mungkin sama sekali tidak diperhatikan.
Lantas, bagaimana akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) apabila sebagian pejabat tinggi kita justru tunamoral, niretika, dan sama sekali tidak beradab? Mereka dengan berani dan terang-terangan menodai sumpah jabatannya, menginjak-injak norma agama dan hukum, serta membuat hati rakyat terluka.
Baca Juga: Badai di Tubuh BGN: Momentum “Bersih-bersih” Total?
Terkait hal itu, menjadi relevan untuk kita bicarakan kembali mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif, terbuka, dan bertanggung jawab.
Akuntabilitas dan transparansi adalah pilar utama good governance. Tanpa keduanya, jalannya pemerintahan menjadi tidak terkontrol dan sulit diawasi. Tanpa keduanya, celah-celah untuk memanipulasi data administrasi dan mempermainkan anggaran negara akan terbuka lebar.
Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) akan semakin tidak terbendung. Tanpa keduanya, pejabat tinggi merasa di atas angin untuk berbuat apa pun sekehendak mereka. Sehingga, kasus penyalahgunaan kekuasaan semakin membeludak. Sementara kita hanya bisa geleng-geleng kepala, mengelus dada, dan barangkali sembari mengucapkan istigfar.
Kepercayaan kita kepada pejabat publik akan tergerus atau mungkin hampir sirna. Padahal, yang korupsi hanya segelintir orang, tetapi yang kena getahnya lembaganya, presidennya, atau bahkan orang-orang di pemerintahan yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan BGN dan program MBG.
Kredibilitas pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi taruhannya. Apalagi saat ini, kepercayaan publik sedang merosot. Program MBG yang digadang-gadang sebagai program unggulan dan sekaligus kebanggaan presiden akan menemui jalan terjalnya jika badai yang menimpa BGN tidak dianggap sebagai persoalan serius.
Dalam konteks tersebut, hemat saya, nakhoda BGN yang baru harus menjadikan kasus korupsi yang menimpa BGN sebagai momentum untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola BGN. Publik sedang menyoroti lembaga tersebut. Pun demikian dengan pentolan-pentolan di dalamnya.
Tidak hanya di BGN, saya pikir, adanya kasus korupsi tersebut juga harus menjadi atensi bagi pejabat tinggi di lembaga-lembaga pemerintahan lainnya agar lebih akuntabel dan transparan dalam menjalankan program kerjanya.
Dari pusat hingga daerah, semua harus introspeksi dan evaluasi. Jangan-jangan selama ini setengah hati dalam menyampaikan informasi kepada publik perihal anggaran, kebijakan, regulasi, dan program kerjanya.
Kemudian, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis akuntabilitas dan transparansi adalah kewajiban moral dan etis pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif.
Bagaimanapun juga, sejatinya pemerintah adalah pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat. Jangan dibalik, seolah mereka yang menjadi majikan dan masyarakat menjadi babunya. Karena dalam alam demokrasi, pemegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat.
Baca Juga: Kala Kritikan Dianggap Ancaman: Siapa Pantas Bersuara?
Penguasa, dari level pusat hingga daerah, itu bertanggung jawab sepenuhnya kepada rakyat yang memberikan mandat. Bekerja untuk rakyat, bukan untuk partai, keluarga, kolega, dan pribadinya.
Percayalah, good governance berpengaruh terhadap kredibilitas pemerintah dan tingkat kepuasan publik. Semakin transparan dan akuntabel pemerintah, maka kepercayaan publik akan meningkat. Pun demikian sebaliknya. Semakin tertutup dan lepas tangan pemerintah, publik akan semakin tidak percaya, ragu, atau bahkan pesimis terhadap kinerja pemerintah.
Lagi pula, setiap orang memiliki hak dan kebebasan untuk mengetahui jalannya pemerintahan, termasuk proses penyusunan anggaran, kebijakan, dan program, serta pelaksanaannya dan hasil yang didapatkan. Dengan begitu, kontrol dan pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan akan semakin baik.
Lebih lanjut lagi, Nurhidayat (2023) menyebut ada enam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Di antaranya transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, efisiensi, daya tanggap, dan keadilan. Prinsip-prinsip tersebut menurutnya memiliki pengaruh yang besar terhadap kualitas pelaporan keuangan publik.
Pada saat prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih andal, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.
Salah satu dampak nyata dari implementasi good governance adalah meningkatnya transparansi penyajian laporan keuangan. Saat lembaga publik membuka akses terhadap informasi anggaran dan realisasi keuangan secara terbuka, publik serta pemangku kepentingan mempunyai peluang yang lebih besar untuk mengawasi sehingga menciptakan sistem keuangan yang lebih akuntabel dan terpercaya.
Tidak hanya itu, Amin (2012) juga mengutarakan bahwa penerapan good governance memiliki manfaat utama dalam meminimalkan agency cost, meningkatkan kinerja pemerintahan, serta memperbaiki citra institusi pemerintah.
Agency cost merupakan biaya akibat pendelegasian wewenang yang rawan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan prinsip akuntabilitas dan integritas, potensi penyimpangan dapat ditekan sehingga pengelolaan sumber daya publik menjadi lebih efisien.
Selain itu, peningkatan kinerja terjadi ketika tata kelola dilakukan secara transparan dan partisipatif, mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan dan pelayanan publik.
Di negeri ini, rendahnya penerapan pemerintahan yang transparan dan akuntabel acap kali dikaitkan dengan persoalan reformasi birokrasi yang mandek. Jujur saja, kita kerap kali dihadapkan pada urusan administrasi birokrasi yang berbelit-belit, rumit, lamban, dan tidak efisien.
Baca Juga: Terbang dan Melanglang Buana dengan Buku
Prosedur birokrasi yang terlalu panjang dan kompleks menjadi pekerjaan rumah yang hingga kini masih belum tuntas. Hal tersebut berdampak pada pelayanan publik yang tidak optimal dan pada akhirnya mengikis kepercayaan publik kepada sebagian pejabat publik atau bahkan institusi publik itu sendiri.
Publik hari ini betul-betul mendambakan kehadiran lembaga pemerintahan yang akuntabel, yakni lembaga yang mampu mempertanggungjawabkan, melaporkan, dan menyampaikan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberi amanah (principal) yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, yaitu publik.
Salah satu bentuk tanggung jawab kepada publik yaitu dengan selalu transparan, yakni menyampaikan informasi mengenai keuangan dan kebijakan pemerintah secara terbuka, menyeluruh, dan jujur kepada masyarakat. Apalagi di era digital sekarang cukup mudah untuk menyebarluaskan informasi kepada publik, seperti lewat media sosial (Instagram, YouTube, X, Facebook, dan semacamnya). Persoalannya terletak pada kemauan dan komitmennya.
Terakhir, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, saya rasa juga perlu meninjau ulang jalannya reformasi birokrasi dan mengevaluasinya secara menyeluruh dari hulu ke hilir.
Selain itu, perlu juga untuk mengembangkan kapasitas aparatur negara dalam rangka mendorong pemerintahan yang tanggap, terbuka, akuntabel, dan transparan. Jadi sekali lagi, good governance ditandai dengan akuntabilitas dan transparansi. Tanpa akuntabilitas dan transparansi, menciptakan good governance hanya sebuah angan-angan kosong. (*)
Editor : Almasrifah