Ijazah, Skill, dan Pengalaman

Muhammad Aufal Fresky • Dipublikasikan Senin, 20 Juli 2026 | 12:25 WIB
Muhammad Aufal Fresky.
Muhammad Aufal Fresky.

Oleh: Muhammad Aufal Fresky, Esais/Penulis Buku

KALTIMPOST.ID, Bagaimana ceritanya seorang jebolan Fakultas Ekonomi dan Bisnis bisa terjebur, bahkan menikmati karier di bidang pers/jurnalistik? Ya, begitulah yang terjadi pada saya di awal-awal lulus dari Universitas Airlangga beberapa tahun silam.

Dari yang semula menjadi kontributor media cetak Jurnal Sumatra hingga Redaktur Opini dan Sastra Harian Madura, semua saya jalani tanpa perencanaan yang matang. Mengalir begitu saja. Yang jelas, kala itu, bahkan sampai sekarang, kemampuan di bidang tulis-menulis menjadi "modal utama" bagi saya untuk mengais rezeki. Kasarannya, agar asap dapur tetap mengepul.

Saya sama sekali tidak menduga bahwa dunia pers ini telah menyita perhatian saya. Mulai dari menjadi penulis lepas hingga bekerja di "ruang redaksi", semua saya nikmati. Tanpa tekanan, apalagi beban yang besar. Dalam konteks ini, saya hanya ingin berbagi secuil kisah dan pengalaman hidup bahwa tidak selamanya pekerjaan kita selaras dengan bidang keilmuan yang digeluti ketika kuliah.

Cerita ringkas di dunia pers itu sebenarnya adalah pengantar untuk tulisan ini. Bahwa ternyata dalam dunia profesional, banyak perusahaan yang mulai menjadikan kompetensi sebagai alasan pokok dalam merekrut karyawan. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) hanya menjadi syarat awal yang mungkin hanya sedikit dilirik.

Baca Juga: Alarm “Darurat Kekerasan Seksual” terhadap Anak

Bisa jadi hanya sebatas formalitas. Intinya, perusahaan membutuhkan dan membidik karyawan yang andal dan profesional di bidangnya tanpa peduli nilai ijazah. Yang didambakan perusahaan adalah sejauh mana kemampuan yang kita miliki dalam bidang pekerjaan tersebut.

Seberapa banyak jam terbang kita. Itulah yang menjadi faktor pembeda dengan pelamar lainnya yang hanya bermodalkan selembar ijazah. Percayalah, era meritokrasi ini sudah berjalan.

Di tengah ketidakpastian ekonomi nasional dan global, anak-anak muda kita hari ini memang sedang dihadapkan pada ancaman pengangguran. Belum lagi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa perusahaan mulai menyeruak. Pertumbuhan ekonomi nasional ternyata sebatas angka yang dalam realitasnya tidak tampak pada ekonomi warga yang menggeliat.

Masih banyak lulusan baru, dari kampus swasta maupun negeri, yang begitu gusar, bingung, bahkan hampir putus asa karena tidak kunjung memperoleh pekerjaan yang didambakan.

Tentu, persoalan ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Banyak hal yang saya kira menjadi pemicunya, mulai dari jumlah lulusan perguruan tinggi yang tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia.

Akibatnya, setiap tahun ribuan, bahkan puluhan ribu, fresh graduate tidak terserap dunia kerja. Apakah karena struktur ekonomi nasional yang tidak mendukung? Kebijakan dan program pemerintah yang tidak tepat sasaran? Kurikulum kampus yang tidak relevan?

Ya, banyak pertanyaan yang terus-menerus menghantui alam pikiran saya. Bahkan semakin membuat saya risau, mengapa sebagian anak-anak muda kita yang pintar-pintar dan cerdas-cerdas itu begitu kesulitan untuk sekadar memperoleh pekerjaan yang layak. Seolah ada yang janggal.

Setiap tahunnya kampus berlomba-lomba mencari mahasiswa baru. Dengan berbagai tawaran program dan fasilitas menarik, kampus-kampus kita memburu mahasiswa. Baik negeri maupun swasta, semuanya terlibat di dalamnya. Dengan beragam predikat unggul, terbaik, terdepan, terinovatif, dan semacamnya, mereka berupaya mendapatkan atensi calon mahasiswa.

Namun, ketika mahasiswa masuk, mengikuti proses pembelajaran, lalu lulus sebagai sarjana di berbagai bidang, kampus seolah lepas tangan. Seakan menutup mata ketika alumninya pusing tujuh keliling mencari kerja.

Ilmu yang didapatkan saat kuliah ternyata tidak laku di pasar tenaga kerja. Dunia kerja hari ini bergerak selaras dengan arus zaman. Banyak keahlian baru yang dibutuhkan dunia kerja, tetapi tidak diajarkan di kampus atau bahkan belum masuk ke dalam kurikulum.

Baca Juga: Tata Kelola Digital Nasional: Kepemimpinan Publik Berbasis Data dalam Akuntabilitas

Intinya, terdapat kesenjangan antara kebutuhan industri dan lulusan kampus. Ditambah lagi, program magang yang diinisiasi pemerintah juga masih belum begitu maksimal dalam menekan angka pengangguran terdidik yang semakin membeludak dari tahun ke tahun.

Lantas, siapakah yang harus bertanggung jawab atas persoalan ini? Pemerintahkah? Perguruan tinggikah? Atau mahasiswa itu sendiri yang barangkali tidak begitu serius ketika kuliah dulu?

Entahlah. Dalam catatan ini, saya tidak berniat mencari kambing hitam. Mungkin pihak-pihak yang saya singgung di atas memiliki kontribusi dalam menciptakan pengangguran terdidik. Namun, sekali lagi, bukan berarti tidak ada harapan. Bukan berarti pintu harapan itu tertutup. Bukan berarti tidak ada cara atau alternatif solusi untuk mengatasinya.

Saya pun mengakui bahwa di Indonesia ini banyak pakar ekonomi, bahkan jebolan luar negeri, yang memang pengetahuan dan keahliannya diakui banyak kalangan. Mereka juga acap kali memberikan rekomendasi solusi untuk menekan angka pengangguran.

Silakan cek sendiri betapa banyak karya ilmiah ataupun policy brief mengenai bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, mengapa hingga saat ini pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah kita? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, persoalan pengangguran ini cukup kompleks.

Lalu, apa solusi yang bisa saya tawarkan selaku penulis artikel ini? Baiklah, ringkas saja. Saya lebih fokus pada kesadaran mahasiswa ketika di kampus agar berproses secara sungguh-sungguh dalam belajar, berkarya, dan berorganisasi. Dunia akademik dan dunia organisasi mesti dijalani tanpa harus tumpang tindih atau saling mengalahkan. Di situlah seninya.

Dengan aktif menjadi insan akademis, pencipta, dan pengabdi, mahasiswa bisa mengeksplorasi bakat, minat, dan keilmuan yang mereka pelajari. Organisasi mahasiswa, baik internal maupun eksternal, akan membangun mentalitas, jiwa kepemimpinan, kemampuan membangun networking, dan bekerja sama.

Selain itu, organisasi juga menjadi wadah untuk meningkatkan kreativitas dan daya inovasi mahasiswa. Percayalah, intelektual, emosional, bahkan spiritual mahasiswa dapat dilatih dan dikembangkan melalui organisasi. Demikian pula kemampuan mengelola waktu, memimpin orang, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan akan terasah ketika aktif berorganisasi.

Baca Juga: Anomali Perkara Jampidsus

Hard skill dan soft skill menjadi modal atau bekal bagi mahasiswa sebelum meninggalkan dunia kampus. Artinya, tidak hanya kemampuan kognitif yang dibutuhkan, tetapi juga kemampuan intrapersonal dan interpersonal. Termasuk kemampuan beradaptasi di tengah perubahan yang kian masif.

Sebab itulah, menjadi cukup relevan apa yang pernah diutarakan Rocky Gerung bahwa ijazah sebatas penanda bahwa seseorang pernah sekolah atau kuliah. Selebihnya, saya rasa, bergantung pada kualitas diri kita sebagai lulusan perguruan tinggi.

Sekali lagi, ijazah itu penting, tetapi bukan yang terpenting, apalagi menjadi satu-satunya penentu kesuksesan. Artinya, keahlian apa yang kita miliki dan pengalaman apa yang kita dapatkan selama kuliah juga berpengaruh besar terhadap kehidupan kita setelah lulus. Baik dalam memperoleh pekerjaan maupun menciptakan lapangan pekerjaan sebagai wirausahawan.

Namun, kalau boleh diperas lagi, yang paling dibutuhkan hari ini sebenarnya adalah "Mentalitas Baja". Dengan demikian, kita tidak mudah menyerah, apalagi kehilangan arah dan harapan ketika pekerjaan tak kunjung didapat. Kita akan terus berusaha. Ketika jatuh, kita akan bangkit lagi, lalu berupaya memperbaiki kesalahan serta tetap optimistis mengejar impian.

Pada akhirnya, kita yang acap kali disebut kaum terdidik akan kembali bertanya kepada diri sendiri, "Sebenarnya, untuk apa selembar ijazah ini?" (*)

Editor : Almasrifah
formalitas ipk ijazah pengalaman skill