Catatan:
Romdani
Pemimpin Redaksi
KALTIMPOST.ID-SPBU Karang Anyar, Balikpapan, hanya selemparan batu dari Kilang Pertamina. Tapi mendapatkan pertalite di sana seperti sebuah perjuangan. Antreannya panjang. Kadang ratusan meter.
Ya memang, punya kilang tidak serta-merta membuat Balikpapan punya privilege. Menjadi provinsi kaya energi juga tidak otomatis membuat kebutuhan energi masyarakatnya terpenuhi dengan mudah. Ironi memang.
Namanya kuota. Sudah diatur pusat. Punya kilang sekalipun tidak otomatis mendapat porsi besar.
Baca Juga: Pemuda Didakwa Bawa Kabur Perempuan 16 Tahun dari Balikpapan ke Parepare Tanpa Izin Orangtua
Lagi-lagi daerah dengan penduduk terbanyak mendapat jatah besar. Pulau Jawa menjadi prioritas. Daerah hanya bisa berharap keadilan. Minimal mendapat akses BBM bersubsidi dengan mudah.
Jauh sebelum pertamax naik Juni lalu, antrean SPBU bukan barang baru. Bagi sebagian warga Kaltim, itu sudah biasa. Bertahun-tahun antre. Bahkan mungkin puluhan tahun. Sejak era premium.
Disparitas harga pertamax dan pertalite jadi penyebab. Di mana pertamax kini dijual Rp 16.300 per liter.
Sedangkan pertalite Rp 10.000 per liter. Ada perbedaan harga sebesar Rp 6.300 per liter. Angka yang cukup besar untuk sebuah pengalian.
Ketika di Kaltim antrean mengular. Jauh berbeda dengan Pulau Jawa. Mendapatkan bensin relatif mudah. SPBU ada di mana-mana. BBM bersubsidi pun lebih mudah ditemukan.
Di Kaltim, mental warganya mungkin sudah terlatih. Sudah terbiasa mengantre. Celakanya, pertumbuhan SPBU tidak secepat pertambahan kendaraan.
Baca Juga: Angkot Sepi Penumpang tapi Ramai Antre Pertalite, Warga Balikpapan Mulai Bertanya-tanya
Di tengah narasi kekurangan SPBU, tidak semua pom bensin melayani pertalite. Unik memang.
Kalau Kaltim kekurangan SPBU, mengapa tidak semua SPBU melayani pertalite? Mengapa nozzle yang melayani pertalite juga tidak diperbanyak? Kenapa waktu penjualannya tidak diperpanjang?
Begitu banyak pertanyaan itu. Tapi mungkin jawaban yang mendekati benar, adalah kuotanya bisa enggak sampai akhir tahun. Pertalite bisa-bisa habis sebelum tahun berakhir.
Jika penjualan keran dibuka selebar-lebarnya. Apalagi kuotanya di Kaltim terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Tahun ini, dari usulan 1 juta kiloliter hanya disetujui pusat setengahnya.
Lalu pemerintah koar-koar dalangnya adalah pengetap. Mereka yang bikin kemacetan atau antrean di SPBU. Saya harus akui itu benar.
Bahkan mungkin sebagian besar pengantre BBM bersubsidi itu pengetap. Tapi pertanyaannya adalah mengapa pemerintah hanya mengimbau atau melarang pengetap?
Apa kepala daerah tidak berani menertibkan pengecer BBM bersubsidi? Apa karena ada mafia di balik ini, sehingga takut?
Jangan heran kalau pengecer BBM bersubsidi berjualan hanya selemparan batu dari SPBU. Mereka juga tidak ditindak. Padahal larangannya jelas. Pengecer BBM bersubsidi dilarang.
Baca Juga: Erupsi Kembali Ganggu Penerbangan Samarinda-Jakarta, Empat Flight Batal dan 600 Penumpang Terdampak
Alasan tidak menindak mereka juga cukup klasik. Karena alasan ekonomi masyarakat. Mungkin dengan melarang penjual BBM bersubsidi eceran. Maka itu akan memutus rantai pengetap. Memang mungkin ada penolakan.
Tetapi saya menduga sebagian besar yang paling keras menolak adalah mereka yang hidup dari bisnis tersebut.
Alasan dari mereka juga mudah ditebak. SPBU sedikit. Bagaimana kalau pengendara kehabisan bensin? Kan SPBU enggak banyak. Sangat klasik.
Wahai pemerintah, jangan takut kalau hanya itu alasannya. Kecuali Anda juga masuk dalam pusaran permainan itu.
Wahai kalian yang bermain culas di SPBU, berhentilah. Tobat. Karena ada jutaan rakyat Kaltim yang sangat berharap dengan BBM bersubsidi itu.
Mendapatkan harga yang sesuai. Bukan dari tangan pengecer dengan harga eceran. Yang selisihnya bisa berlipat.
Ketika ada anggota dewan meminta SPBU diaudit. Saya setuju. Memang perlu. Petugas atau pengelola SPBU juga harus diperiksa. Jangan-jangan mereka yang bermasalah.
Saya melihat sendiri. Bagaimana seorang pengendara bisa berkali-kali mengisi pertalite untuk mobilnya.
Padahal kendaraan yang dilengkapi barcode memiliki batas pembelian harian. Untuk roda empat disebut maksimal Rp 400 ribu per hari.
Baca Juga: Kemarau Panjang Ancam 70 Hektare Lahan Pertanian Samarinda, 100 Petani Terancam Gagal Panen
Nyatanya, ada pengendara yang tetap dilayani. Awalnya saya berpikir sistem otomatis menolak ketika kuota habis. Ternyata tidak selalu begitu.
Ketegasan petugas akhirnya menjadi penentu. Bisa jadi petugas melakukan itu karena perintah. Bisa juga ada yang bermain.
Karena itu, audit jangan berhenti pada stok masuk dan keluar. Periksa pola transaksi. Barcode yang digunakan berulang. Kendaraan yang datang berkali-kali. Jam transaksi. Bahkan CCTV.
Aksi pengetap menurut saya juga sudah sangat terorganisasi. Saya curiga ada yang menampung. Apalagi ketika melihat angkot berbondong-bondong datang ke SPBU. Mereka berjejer rapi dan berurutan.
Kok bisa barengan? Apa mereka saling berkomunikasi? Lalu mengapa harus bersama-sama? Masa bensinnya habis bersamaan? Atau ada yang menggiring mereka menuju SPBU? Mungkin hanya mereka yang tahu.
Ritmenya cukup konsisten dari pagi sampai malam. Seperti ada kloternya. Jangan-jangan mereka.... Ah, sudahlah.
Kadang bingung juga mau berharap kepada siapa jika dugaan permainan itu melibatkan banyak pihak. Apalagi jika pengawasan hanya berhenti menjadi pernyataan.
Pemerintah bicara pengetap. Pertamina bicara kuota dan distribusi. Aparat bicara pengawasan. Sementara warga? Tetap antre.
Karena itu, mungkin Pertamina perlu mencoba sesuatu yang berbeda. Bangun satu SPBU percontohan. Dengan sistem self-service. Tanpa petugas pengisian. Khususnya untuk menguji penyaluran BBM bersubsidi secara lebih ketat.
Semua serba digital. Pembayaran menggunakan QRIS, kartu debit, dan kartu kredit. Atau alat pembayaran digital lainnya.
Baca Juga: LAPSUS: Antrean Pertalite Mengular di Kaltim tapi Pengecer BBM Menjamur, SPBU Harus Diaudit
Barcode kendaraan terhubung langsung dengan sistem pembatasan. Ketika kuota pembelian sudah terpenuhi, mesin otomatis menolak. Selesai.
Tidak ada negosiasi dengan petugas. Tidak ada cerita kenal orang dalam. Tidak ada ruang transaksi di luar sistem. Yang berhadapan hanya mesin, data, dan pengendara.
Saya pernah berkunjung ke Cheverly, Maryland, negara bagian di Amerika Serikat (AS) tahun lalu. Ketika di sana, saya membeli BBM di SPBU. Untuk mobil yang saya tumpangi. Pomnya besar. Ada banyak dispenser atau nozzle minyak.
Tapi nyaris tak ada petugas. Semua dikerjakan secara mandiri. Pengendara mengisi bensin sendiri. Bayarnya pakai kartu kredit. Setelah tangki full, bayar. Selesai. Bisa pergi.
Konsepnya mirip ngisi daya mobil listrik di Balikpapan. Juga tanpa petugas. Tinggal sistem yang berjalan di stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) diterapkan di SPBU.
Memang kita tidak bisa begitu saja menyamakan Indonesia dengan AS. Infrastruktur berbeda. Kebiasaan masyarakat berbeda. Budayanya juga berbeda. Tapi apa salahnya mencoba?
Tidak perlu langsung semua SPBU. Satu dulu. Jadikan laboratorium. Lihat hasilnya enam bulan atau setahun ke depan.
Apakah antrean berkurang? Apakah transaksi berulang bisa ditekan? Apakah pengetap kesulitan bermain? Apakah penyaluran pertalite menjadi lebih tepat sasaran?
Kalau berhasil, perluas. Pelan-pelan masyarakat belajar. Tanpa transaksional dengan petugas.
Sistem juga diperbaiki. Kelak, mungkin semakin banyak SPBU menggunakan pola serupa.
Baca Juga: Kabut Asap, PT TIS Gandeng Klinik Permata Husada Gelar Pengobatan Massal di Kampung Suakong Kubar
Teknologi memang tidak otomatis menghilangkan kecurangan. Orang selalu punya kreativitas mencari celah. Tetapi teknologi setidaknya bisa mempersempit ruang bermain.
Pertanyaannya, apakah pemerintah mau? Kalau soal bisa, saya yakin bisa. Tinggal mau atau tidak. (rd)
Editor : Romdani.