Oleh: Muhammad Aufal Fresky, Penulis dan Editor
KALTIMPOST.ID, Sepanjang perjalanan dari Pamekasan menuju Kota Malang, saya mengamati beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mengalami antrean panjang kendaraan bermotor yang hendak mengisi BBM. Entah apa persoalan utamanya, saya juga melihat kejadian serupa sebelumnya. Bahkan, di daerah lain pun antreannya tidak kalah panjang.
Prihatin rasanya. Para pejuang nafkah keluarga yang bekerja di bidang transportasi dan pengiriman barang, seperti sopir bus, angkutan umum, truk, travel, dan ekspedisi, dipaksa bersabar menunggu lama, bahkan mungkin sampai berjam-jam. Selain harus bertempur dengan kerasnya hidup, mereka juga mesti menghadapi kenyataan pahit yang menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Masalah antrean panjang itu terjadi berkali-kali.
Padahal, penghasilan sebagian dari mereka belum sepenuhnya mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Belum lagi tagihan biaya sekolah anak, cicilan sepeda motor, atau utang yang jatuh tempo. Begitulah persoalan sebagian besar wong cilik.
Baca Juga: Kebakaran Hutan 2026 Begitu Parah, Bagaimana Solusinya?
Jangankan memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier, untuk kebutuhan pokok sehari-hari saja, tak jarang mereka harus memutar otak dan memeras keringat lebih keras. Bukan tidak mungkin sebagian akan menggunakan jalan pintas lewat pinjaman daring (pinjol) yang sering kali bunganya tak masuk akal.
Sebagian lagi bisa jadi terjebak pada judi daring (judol) untuk mendapatkan uang dengan cepat. Ketika pinjaman menumpuk dan harta terkuras karena judi, kecenderungan untuk berbuat kriminal seperti mencuri dan merampok menjadi pilihan terakhir bagi mereka yang gelap mata akibat keterhimpitan ekonomi.
Sementara itu, di atas sana, kadang ada oknum pejabat tinggi kita yang tanpa merasa bersalah apalagi malu melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Hal itu dilakukan secara individual maupun berjemaah. Padahal saat kampanye dulu, dengan lantang mereka berjanji akan berkorban untuk rakyat. Setelah menjadi pejabat, uang rakyat justru dimakan. Programnya pun kadang tidak selaras dengan kebutuhan rakyat.
Baca Juga: Menavigasi "Gelombang" Inflasi di Kukar: Ketika Dapur jadi Ruang Krisis dan Solidaritas Sosial
Lantas, sebenarnya untuk siapa mereka bekerja? Para legislator dan pejabat di pusat maupun daerah itu sejatinya berjuang untuk apa? Pertanyaan ini sangat wajar dilontarkan mengingat kita berulang kali menemukan pejabat yang tidak amanah. Janji politiknya dinodai, amanahnya diremehkan.
Rakyat sering kali dijadikan sapi perah setiap kali hajatan politik lima tahunan. Politik pragmatis-manipulatif rasanya masih mengakar kuat dalam setiap pemilu. Betapa lihainya sebagian politisi dan pejabat publik kita dalam bersilat lidah dan melakukan pencitraan. Mungkin mereka mengira aksinya akan terus-menerus bisa meninabobokan pikiran rasional dan hati nurani warga. Padahal, saat ini kita sudah mulai mampu mengendus mana politisi yang sungguh-sungguh mewakafkan hidupnya untuk kepentingan rakyat.
Lain di mulut, lain di hati, lain pula di perbuatan. Begitulah sikap sebagian oknum pemimpin dan wakil rakyat. Fakta tersebut menguatkan argumentasi bahwa oknum pejabat publik tersebut lebih mengutamakan kepentingan partai politik, tim sukses, donatur, keluarga, dan kelompoknya.
Terkait hal tersebut, kepentingan rakyat menjadi terpinggirkan. Bahkan, rakyat sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Belum lagi soal transparansi dan akuntabilitas yang selalu menjadi pekerjaan rumah dalam tata kelola pemerintahan.
Baca Juga: Ekspansi Papua dan Masa Depan Sawit Nasional 2027
Pantas saja jika kita senantiasa mempertanyakan kepekaan dan simpati para pejabat publik, terutama mereka yang menempati pos strategis terkait ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Saat ini, kita membutuhkan pemimpin publik yang bersedia melihat getirnya hidup arus bawah, mendengar keluh kesah wong cilik, serta berani menegakkan keadilan bagi kemaslahatan rakyat.
Jika tidak demikian, jangan sekali-kali membawa nama rakyat jika hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Jangan sekali-kali berucap demi bangsa dan negara jika sejatinya kekuasaan yang diburu. Kita bosan dengan aksi akrobat politisi yang doyan mengatasnamakan rakyat hanya agar tampak heroik, padahal aslinya bandit. (*)
Editor : Almasrifah