KALTIMPOST.ID, PENAJAM-Kantor Wilayah Kementerian Agama Kaltim terus berkomitmen memperbaiki tata kelola bantuan untuk pondok pesantren.
Hal ini diwujudkan melalui agenda sosialisasi dan sinkronisasi data yang digelar di Masjid Al-Muhajirin, Penajam Paser Utara (PPU) akhir Januari 2026.
Acara dipimpin Muhammad Isnaini, kabid Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kanwil Kemenag Kaltim, didampingi oleh Netti Herawati selaku ketua Tim Pondok Pesantren.
Fokus utama kegiatan ini meliputi koordinasi terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU), Program Gaspol, serta Bantuan Inkubasi Bisnis Pesantren.
Dalam penyampaiannya, Muhammad Isnaini mengapresiasi Kabupaten PPU sebagai satu-satunya daerah di Kaltim yang telah memiliki regulasi daerah khusus mengenai fasilitasi pesantren, sejalan dengan amanat UU Pesantren.
Baca Juga: Kemenag PPU Minta ASN KUA Waru dan MTsN 2 Disiplin e-Kinerja, Madrasah Harus Berdaya Saing
Mengenai realisasi anggaran tahun 2025, ia memaparkan beberapa poin penting, di antaranya, adalah insentif pengajar telah didistribusikan kepada para ustaz dan ustazah.
Inkubasi bisnis ditujukan bagi pesantren yang sudah memiliki unit usaha aktif agar dapat berkembang lebih mandiri melalui pendaftaran daring.
Kemudian, adanya sinergi daerah Kemenag terus berkolaborasi dengan Pemprov Kaltim melalui inisiatif program Jospol.
Terkait infrastruktur, Isnaini mengingatkan agar pembangunan gedung pesantren tidak dilakukan secara asal.
Setiap proyek fisik wajib mengikuti standar teknis, mendapatkan rekomendasi dari Dinas PUPR, serta memperhatikan aspek keamanan lokasi.
Baca Juga: Berada di Jantung IKN, Kemenag PPU Pacu Standar Mutu Pendidikan MTsN 3
"Langkah mitigasi bencana sangat krusial agar lingkungan belajar di pesantren tetap aman dan kondusif bagi para santri," tuturnya.
Selain teknis bantuan, Kemenag mengimbau para orang tua untuk lebih selektif dalam memilih lembaga pendidikan dengan memastikan izin operasional pesantren telah terdaftar resmi di Kemenag.
Menutup arahannya, Isnaini menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia di lingkungan pesantren menyambut hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia berharap generasi pesantren di Kaltim mampu mengambil peran strategis dan tidak sekadar menjadi penonton di rumah sendiri.
Terakhir, ia mengingatkan bahwa meskipun bantuan bersifat hibah, akurasi data dan tanggung jawab pelaporan adalah hal mutlak. "Validasi data menjadi penentu agar seluruh bantuan tepat sasaran dan akuntabel," katanya. (*)
Editor : Almasrifah