SAMARINDA – Ancaman kemarau panjang mulai membayangi Kalimantan Timur (Kaltim). Selain meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kondisi tersebut berisiko mengganggu ketersediaan air bersih hingga distribusi kebutuhan pokok di sejumlah daerah.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar meminta pemerintah kabupaten dan kota bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memperkuat langkah antisipasi. Menurutnya, karhutla dan kekeringan harus ditangani secara bersama karena dampaknya dapat meluas lintas wilayah.
“Kita berharap pemerintah kabupaten, kota seluruh Kaltim bersatu dan bergotong royong melakukan langkah penanganan terhadap bahaya karhutla. Kemudian sesegera mungkin mengantisipasi bahaya kekeringan,” ujarnya, Rabu (19/8).
Menurut Deni, persoalan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan air bersih. Gangguan terhadap jalur transportasi akibat menyusutnya debit sungai juga dapat memengaruhi distribusi kebutuhan pokok.
Kondisi tersebut mulai terlihat di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), yang selama ini sangat bergantung pada transportasi sungai untuk distribusi logistik.
“Ketika sungai kering, otomatis pengiriman menjadi sulit dan biaya atau nilai jualnya ikut tinggi,” jelasnya.
Baca Juga: Kemarau Makin Panjang, 50 Hektare Lahan Pertanian Samarinda Terancam Gagal Panen
Deni menyebut Pemprov Kaltim telah menyalurkan bantuan ke Mahulu dan sejumlah daerah lain yang terdampak. Dukungan juga dilakukan secara internal melalui penggalangan bantuan untuk masyarakat yang menghadapi dampak kekeringan.
Waspadai Intrusi Air Laut
Di sisi lain, Deni menyoroti potensi masuknya air laut ke wilayah perairan Kaltim. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi sumber air baku, khususnya untuk kebutuhan masyarakat Samarinda.
Saat ini kebutuhan air bersih Samarinda masih relatif aman karena Sungai Mahakam memiliki debit yang cukup. Namun, kondisi tersebut menurutnya tidak boleh membuat pemerintah lengah.
“Alhamdulillah saat ini kebutuhan air bersih di Kota Samarinda masih bisa dipenuhi karena air Sungai Mahakam masih melimpah. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika air laut mulai masuk ke wilayah Handil dan kemudian ke Palaran, ini yang kita khawatirkan,” katanya.
Potensi intrusi air laut menjadi perhatian karena perubahan kondisi hidrologis akibat kemarau dapat membuat air asin bergerak lebih jauh ke wilayah perairan yang menjadi sumber air baku.
Karena itu, Deni mendorong pemerintah tidak menunggu dampak kekeringan semakin besar. Antisipasi perlu dilakukan sejak kondisi air mulai mengalami penurunan.
Dorong Rekayasa Cuaca
Salah satu langkah yang didorong Komisi III ialah mempertimbangkan rekayasa cuaca untuk meningkatkan curah hujan, terutama di wilayah hulu.
Menurut Deni, upaya tersebut dapat menjadi salah satu pilihan untuk menjaga ketersediaan air sekaligus mengurangi dampak kekeringan apabila kondisi cuaca terus berlanjut.
“Mudah-mudahan langkah-langkah terukur dan komprehensif pemerintah dalam menangani kemarau dan El Nino bisa membantu kabupaten dan kota lainnya,” pungkasnya.
Bagi Kaltim, antisipasi menjadi penting karena dampak kemarau tidak berdiri sendiri. Ketika debit sungai menyusut, persoalan dapat merembet dari ketersediaan air bersih ke transportasi, distribusi pangan hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Di saat bersamaan, kondisi lahan yang semakin kering juga meningkatkan risiko karhutla. Karena itu, pengendalian kebakaran dan mitigasi kekeringan perlu berjalan bersamaan agar dampak kemarau tidak berkembang menjadi krisis yang lebih luas.
Editor : Muhammad Ridhuan