SAMARINDA- Kebutuhan anggaran untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru dan tenaga kependidikan (GTK) di Samarinda mencapai lebih dari Rp 9,2 miliar setiap bulan. Anggaran tersebut terbagi untuk guru berstatus ASN serta GTK non-ASN yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta.
Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Chusnul Muawanah, merinci penerima TPP ASN mencapai 4.720 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 1.887 PNS dan 2.533 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Untuk PNS, besaran TPP disesuaikan dengan jabatan. Guru maupun pengawas ahli madya dan guru ahli muda mendapat Rp 1,3 juta per bulan. Guru ahli pertama memperoleh Rp 1,1 juta, guru mendapat Rp 1,05 juta, sedangkan guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah menerima Rp 1 juta per bulan.
"Sementara PPPK menerima TPP sebesar Rp1 juta per bulan. Secara keseluruhan, kebutuhan TPP untuk guru ASN mencapai Rp4.949.200.000 setiap bulan," ujarnya.
Dia menjelaskan, pencairan TPP guru ASN sejak Mei memang sempat mengalami kendala karena pagu anggaran yang tersedia belum mencukupi. Padahal, pembayaran TPP selama ini berjalan rutin dan umumnya dicairkan setiap tiga bulan. “Untuk guru ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK memang benar sejak bulan Mei belum dicairkan karena terkendala kurangnya pagu anggaran. Tetapi informasinya Selasa (8/9) sudah ditransfer TPP Mei,” jelasnya.
Disdikbud kini masih menunggu tambahan pagu anggaran agar pembayaran TPP ASN dapat dilanjutkan. Menurutnya, sekolah juga telah mendapatkan informasi mengenai kendala tersebut.
Sementara itu, pembayaran TPP untuk GTK non-ASN ditangani Bidang GTK Disdikbud Samarinda.
Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Samarinda Dina Andriana, mengatakan jumlah penerima non-ASN mencapai sekitar 5.987 orang. Namun, jumlah tersebut bersifat dinamis karena dapat berubah mengikuti guru yang pensiun, mengundurkan diri, atau perubahan status lainnya.
Besaran TPP secara umum sekitar Rp 700 ribu per orang per bulan. Namun, terdapat penerima dengan besaran lebih tinggi, yakni Rp 1 juta hingga Rp 2 juta, berdasarkan jenis pekerjaan dan risiko tugas, seperti guru di Loa Kumbar, tutor, guru pendamping khusus, serta psikolog inklusif.
"Dengan perhitungan tersebut, kebutuhan TPP non-ASN mencapai sekitar Rp4.294.900.000 per bulan," singkatnya.
Sebagaimana diketahui, jika digabungkan dengan kebutuhan TPP ASN sebesar Rp4,949 miliar, total kebutuhan anggaran TPP GTK mencapai sekitar Rp9,24 miliar per bulan.
Dina kembali menegaskan, TPP non-ASN untuk Mei kini telah diproses. SP2D disebut sudah terbit dan pembayaran ditargetkan segera masuk ke rekening penerima.
“SP2D-nya sudah ada. Tinggal mungkin kalau tidak malam ini, besok. Tapi kita jangan memberikan harapan untuk malam ini,” ungkapnya.
Sedangkan untuk pembayaran Juni dan seterusnya, Disdikbud masih menunggu kesiapan anggaran dari Pemkot Samarinda. Dina meminta guru berkoordinasi langsung dengan Disdikbud agar mendapatkan informasi yang tepat terkait pencairan TPP. “Kalau bisa mencari informasi langsung ke kami, ke bidang kami, ke Dinas Pendidikan. Supaya tidak simpang siur beritanya,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani