KALTIMPOST.ID, Himpunan Pengusaha Konstruksi Reklame (HPKR) Kota Samarinda resmi menggelar workshop pelatihan penggunaan aplikasi SIPO (Sistem Informasi Perizinan Online) dan SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) bagi para pelaku industri reklame lokal.
Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan pemahaman para pengusaha terhadap regulasi terbaru mengenai tata cara pelaporan pajak dan pengurusan izin konstruksi reklame secara digital.
Wakil Wali Kota (Wawali) Samarinda, H Saefuddin Zuhri, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kota (Pemkot) dalam mendorong digitalisasi perizinan.
Melalui pembukaan Pelatihan SIPO dan SIMBG, ia memastikan pelayanan publik bergerak menuju sistem yang modern, cepat, dan transparan.
Di hadapan pelaku usaha konstruksi dan reklame, Wawali menekankan bahwa transformasi digital bukan pilihan, melainkan keharusan.
Penguasaan sistem perizinan menjadi kunci tertib administrasi, kepastian hukum, dan kelancaran investasi.
Saefuddin Zuhri juga mendorong HPKR menjadi mitra strategis pemerintah. Kolaborasi yang solid diyakini mampu memperkuat tata kelola usaha sekaligus mempercepat pembangunan Samarinda.
Ketua HPKR Samarinda Yuris Abubakar menekankan bahwa di era transformasi digital, pelaku usaha dituntut adaptif terhadap sistem yang telah disediakan pemerintah.
SIPO: Digunakan untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak reklame secara transparan dan tepat waktu.
SIMBG, menjadi pintu utama dalam pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk konstruksi reklame, guna memastikan standar keamanan dan estetika kota terjaga.
"Kami ingin memastikan seluruh anggota HPKR tidak lagi mengalami kendala teknis saat berurusan dengan perizinan. Dengan paham sistem ini, usaha jadi legal, aman, dan berkontribusi nyata bagi PAD Samarinda," ujar Yuris, ketua HPKR saat ditemui awak media di sela-sela kegiatan.
Ditambahkan Yuris, kolaborasi dengan Pemerintah Kota Samarinda sangat penting dan diharapkan menjadi magnet yang kuat untuk koordinasi dan memastikan HPKR Samarinda harapankan dalam perizinan dan administrasi yang cepat dan bisa tepat dalam pengurusannya.
Lebih lanjut, Yuris menambahkan, pelatihan ini juga menghadirkan narasumber dari instansi terkait di lingkungan Pemkot Samarinda untuk memberikan bimbingan langsung (coaching clinic) kepada para peserta.
Hal ini diharapkan meminimalkan adanya reklame "bodong" atau tidak berizin yang seringkali merusak estetika tata ruang kota.
"Bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif untuk meningkatkan profesionalisme industri reklame dan memastikan semua pemasangan reklame di kota Samarinda memenuhi syarat keamanan serta tidak mengganggu tata ruang kota," jelas Yuris.
Harapannya dengan pemahaman yang baik mengenai perizinan, para pelaku usaha dapat menghindari sanksi dan bersama-sama menciptakan citra kota yang lebih teratur.
"Sebagian peserta menyatakan bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat, terutama bagi mereka yang sebelumnya masih memiliki kekhawatiran terkait proses perizinan. Beberapa peserta juga mengusulkan agar kegiatan serupa dapat diadakan secara berkala dengan menambahkan materi mengenai inovasi desain reklame yang tetap sesuai dengan peraturan," tutur Yuris.
Para peserta menyambut positif inisiatif ini, mengingat perubahan sistem dari manual ke digital seringkali membingungkan jika tidak disertai pendampingan teknis yang memadai.
Editor : Hernawati