Penegasan disampaikan Budi dalam Rembuk Etam yang digelar Kaltim Post dan IKA UB Kaltim bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim di Samarinda, Kamis (5/9).
Mencapai 69,38 juta atau 25,87 persen (Gen Y) dan 74,93 juta atau 27,94 persen (Gen Z). Maka terjadi pergeseran sistem keuangan dengan pemanfaatan teknologi canggih. Karena generasi tersebut lebih baik dan demanding dalam memanfaatkan inovasi pembayaran nontunai.
“Berdampak pada berbagai produk pembayaran digital nasional, khususnya melalui kanal QRIS dan infrastruktur BI Fast, terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional,” ungkap Budi.
Untuk Kaltim, meningkatkan literasi digital masih mendapat persoalan ketersediaan infrastruktur jaringan internet mobile. Masih ada 77 titik atau 7 persen wilayah yang masih blankspot. Itu membuat Kaltim tertinggal dari sisi literasi digital dibandingkan provinsi lain di Kalimantan selain Kaltara. Dari digital skills, digital safety, hingga digital culture. “Namun untuk digital culture, Kaltim menjadi yang tertinggi,” imbuh Budi.
Untuk peningkatan literasi keuangan, Budi menyebut ikut melakukan intervensi. Melalui berbagai program baik yang melibatkan PUJK maupun stakeholder lain. Termasuk beasiswa kepada mahasiswa di enam perguruan tinggi dan satu SMK di Kaltim.
Ke depan, berdasarkan masukan dari narasumber Rembuk Etam, pihaknya akan membuatkan panduan kepada kelompok atau komunitas yang ingin berkontribusi dalam peningkatan literasi keuangan. “Tentu dengan bahasa yang sederhana disesuaikan dengan kelompok masyarakat,” ujarnya.
Selain itu menurutnya, diperlukan kampanye yang memang mengena kepada mental dan pikiran untuk pemberantasan judol, pinjol ilegal, dan investasi bodong. Karena korban dari kejahatan keuangan tersebut justru juga dialami masyarakat berpendidikan dan kemampuan finansial yang tinggi. “Harus ada jargon sederhana yang mengena pada masyarakat,” imbuhnya.
PERAN PEMERINTAH
Kepala Biro Perekonomian Setprov Kaltim Iwan Darmawan mengungkapkan dampak minimnya literasi tercermin salah satunya dengan masih banyaknya masyarakat utamanya pelaku UMKM terjerat pinjol. Pemprov Kaltim pun disebutnya memiliki dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini sudah memiliki layanan kredit kepada UMKM yang kesulitan dalam mengakses perbankan.
“Banyak orang yang minim pemahaman sehingga terjerat dalam pinjaman online. Melihat itu, pemprov pun telah memiliki dua badan usaha yang bisa membantu UMKM yang kesulitan mengakses pinjaman kredit,” ungkap Iwan yang mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik membuka Rembuk Etam.
Pemerintah pun mendorong agar gap antara literasi dan inklusi kejuangan bisa diperkecil. “Karena itu, Pemprov Kaltim menyambut baik kegiatan Rembuk Etam ini,” ujarnya.
Di level selanjutnya, dengan meningkatnya APBD Kaltim hingga Rp 22 triliun di 2024, belum lagi dengan anggaran yang bergerak dari kegiatan pembangunan IKN, tentu akan bersinggungan dengan inklusi keuangan.
Karena itu, pemprov tengah berupaya meningkatkan sistem transaksi pembayaran dan tagihan secara non-tunai untuk menghindari terjadinya penyimpangan hingga penipuan.
“Salah satunya untuk mengumpulkan pajak kendaraan bermotor yang berkontribusi hingga 60 persen PAD Kaltim, pemprov punya Simpator. Jadi bayar bisa online atau melalui perbankan dan layanan keuangan lainnya,” ungkap Iwan.
Pemprov Kaltim pun mendukung jika ada kurikulum khusus yang masuk ke sekolah. Mengingat dalam perkembangan teknologi informasi saat ini, menjadi penting bagi generasi muda untuk melek terkait literasi keuangan.
Di sisi lain, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) juga terlibat aktif dalam mengawasi penyebaran konten-konten mengandung unsur kejahatan keuangan di dunia maya.
“Pemprov Kaltim melalui Disperindagkop-UKM dan bankaltimtara membantu UMKM kita naik kelas tanpa terjerat pinjol. Secara umum sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah) kami juga terlibat aktif dalam mencerdaskan masyarakat khususnya di literasi keuangan ini,” sebut Iwan.
Editor : Uways Alqadrie