KALTIMPOST.ID, Pada 20 Oktober mendatang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.
Terkait hal tersebut, beredar nama-nama alat kelengkapan dewan (AKD) yang terdiri dari 13 komisi, badan anggaran, beserta mitra kementeriannya di pemerintahan periode 2024-2029. Jumlah tersebut bertambah dari DPR RI yang hanya punya 11 komisi.
Bertambahnya jumlah komisi tersebut karena banyak nomenklatur kementerian yang dipecah. Ketika dikonfirmasi, Adies Kadir, wakil ketua DPR menyebut jumlah komisi akan diketahui Senin (14/10) pekan depan.
“Insyallah diumumkan Senin. Komposisi masih digodok,” ucapnya, Kamis (10/10).
Adies juga mengatakan sebelum menentukan jumlah komisi, pimpinan DPR bakal menggelar rapat internal. Kemudian setelah itu DPR akan menggelar badan musyawarah (bamus).
“(Jumlahnya) masih digodok,” ujarnya.
Berikut daftar AKD DPR dan mitra kementerian era Prabowo:
Komisi I (Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika)
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Lembaga lain termasuk Panglima TNI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, BIN
Komisi II (Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur)
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Lembaga lain termasuk KPU, Bawaslu, ORI, dll
Komisi III (Penegakan Hukum)
- Kejaksaan Agung
- Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Lembaga lain termasuk Komisi Yudisial, MA, MK
Komisi IV (Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan)
- Kementerian Pertanian
- Kementerian Kehutanan
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Lembaga lain termasuk Bulog, Bapanas, dan Bulog
Komisi V (Infrastruktur dan Perhubungan)
- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Perumahan Rakyat
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
- Kementerian Transmigrasi
- Lembaga lain termasuk BMKG, Basarnas
Komisi VI (Perdagangan, Kawasan Perdagangan, dan Pengawasan Persaingan Usaha)
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian BUMN
- Kementerian Koperasi
- Lembaga lain termasuk BPKN, KPPU
Komisi VII (Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi)
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Pariwisata
- Kementerian Ekonomi Kreatif/Barekraf
- Kementerian UMKM
- Lembaga lain termasuk BSN, RRI, TVRI
Komisi VIII (Agama, Sosial, Perempuan dan Anak)
- Kementerian Agama
- Kementerian Sosial
- Kementerian Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Lembaga lain termasuk KPAI, BNPB
Komisi IX (Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial)
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Ketenagakerjaan
- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI
- Lembaga lain termasuk BPOM, BPJS Kesehatan
Komisi X (Pendidikan, Olahraga, dan Riset)
- Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi
- Kementerian Pendidikan Tinggi
- Kementerian Kebudayaan
- Kementerian Pemuda dan Olahraga
- Lembaga lain termasuk Perpusnas, BPS, BRIN
Komisi XI (Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan)
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Lembaga lain termasuk BI, OJK, LKPP, BPK
Komisi XII (Energi dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup dan Investasi)
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Lembaga lain termasuk BPH Migas, SKK Migas
Komisi XIII (Hukum dan HAM)
- Kementerian HAM
- Kementerian Hukum
- Kementerian Sekretariat Negara
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Lembaga lain termasuk Komnas HAM, LPSK
Badan Anggaran
- Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan