KALTIMPOST.ID-Penyeberangan feri rute Balikpapan-Penajam secara resmi dimulai pada 2005 lalu. Bersamaan dengan dibukanya Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Balikpapan Barat.
Pelabuhan itu menggantikan fungsi Pelabuhan Somber yang sebelumnya melayani rute serupa.
Keberadaan kapal-kapal feri itu pun secara ekonomi menjadi akses tercepat dan paling efisien antara Balikpapan-PPU, kala itu, sebelum adanya Jembatan Pulau Balang.
Untuk diketahui, perjalanan sebelum adanya Jembatan Pulau Balang, masyarakat harus melakukan perjalanan darat via jalur poros Balikpapan–Samarinda–PPU.
Dengan jarak yang ditempuh bisa mencapai lebih dari 120 kilometer dengan waktu tempuh 4–6 jam. Adapun alternatif lain yakni menggunakan kapal kelotok. Namun kapal kelotok hanya mampu menampung muatan orang dan sepeda motor secara terbatas. Dan tidak beroperasi 24 jam.
Sementara dengan kapal feri, selain beroperasional 24 jam, bisa memuat baik roda dua, roda empat hingga kendaraan bermuatan besar.
Dengan jarak yang ditempuh hanya sekitar 5–7 kilometer laut dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam, termasuk bongkar muat. Sehingga selain arus manusia, kapal feri ini menjadi solusi logistik penting.
“Muncul ‘lah IKN (Ibu Kota Nusantara) yang membuat pemerintah mengebut pekerjaan Jembatan Pulau Balang. Yang seharusnya menjadi solusi untuk mengatasi persoalan jarak tempuh Balikpapan ke PPU dan IKN tersebut. Sayangnya, dari diresmikan Presiden Joko Widodo, mengapa sampai sekarang jembatan ini kok tidak difungsikan? Berarti ini ada masalah. Itu jadi tanda tanya besar masyarakat,” ungkap pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Aji Sofyan Effendi, Jumat (16/5).
Padahal, Aji menyebut, dibangunnya Jembatan Pulau Balang menjadi momen penting terjadinya konektivitas wilayah yang strategis dan efektif antara Balikpapan, PPU, IKN hingga wilayah selatan Kaltim.
Artinya mempercepat akselerasi ekonomi yang selama ini masih bergantung pada penyeberangan feri.
Selain menjadi akses utama bagi mobilitas masyarakat, logistik, dan kendaraan, termasuk untuk proyek pembangunan IKN.
“Memang dengan adanya Jembatan Pulau Balang, maka keberadaan kapal feri ini akan tergerus. Namun harus diketahui, secara prinsip, penyeberangan ini bukan ditujukan untuk tujuan komersial, melainkan bagian dari peran pemerintah dalam menyediakan penghubung,” sebutnya.
Memang, akan ada dampak ekonomi jika penyeberangan feri ini akan “mati” jika Jembatan Pulau Balang mulai dioperasikan.
Tetapi baginya, pengorbanan ini demi sebuah kemajuan pembangunan. Dan pemerintah pun bisa menggeser pelayanan kapal feri tersebut ke wilayah lain yang memerlukan.
“Mungkin penyeberangan ini termasuk yang menggunakan kelotok dan speedboat akan tetap ada, meski akan turun drastis karena masyarakat akan lebih memilih melalui jembatan. Namun secara ekonomi akan lebih terasa akselerasinya. Karena ekonomi akan tumbuh jika infrastruktur seperti jembatan dan jalan tumbuh. Balikpapan-PPU akan merasakannya,” imbuhnya.
Untuk diketahui, Jembatan Pulau Balang dibangun sejak 2015 dengan biaya hampir Rp 2 triliun.
Memiliki panjang 804 meter dan lebar 22,4 meter dengan empat lajur, jembatan ini menggunakan desain cable stayed dan menjadi salah satu infrastruktur strategis untuk mempercepat akses antara Balikpapan dan IKN.
Kemudian diresmikan Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi) pada 28 Juli 2024 lalu. Sempat bisa diakses untuk arus mudik dan balik pada Lebaran 2025 lalu.
Namun kembali ditutup dengan alasan duplikasi bentang pendek jembatan untuk meningkatkan kapasitas lalu lintas hingga pembangunan jalan tol dan infrastruktur terkait. (rdh/rd)
Editor : Romdani.