KALTIMPOST.ID-Dalam petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan SPMB 2025 yang dikeluarkan pemerintah pusat, sebenarnya hanya mengenal jalur domisili. Tidak ada klausul terkait domisili prioritas.
Namun di Kaltim, kondisi itu kemudian akan menimbulkan polemik. Lantaran syarat yang ditetapkan berdasarkan nilai, membuat potensi warga sekitar ditolak masuk lebih besar.
Karena itu, pemerintah daerah bersama unsur terkait termasuk Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) memutuskan dibukanya jalur prioritas.
“Di tingkat SMA khususnya, MKKS pun membuat kebijakan membagi jalur domisili dan membuka jalur domisili prioritas. Prioritas artinya semakin dekat jarak, maka semakin besar peluang untuk diterima. Prinsipnya untuk menyelamatkan. Karena tidak semua calon siswa di sekitar sekolah nilainya bagus,” ucap Ketua MKKS SMA Samarinda Abdul Rozak Fahrudin, Kamis (17/7).
Jalur itu pun dalam pelaksanaannya disebut banyak menyelamatkan anak-anak di lembaga pendidikan negeri bisa diterima di sekolah.
Apalagi jalur prioritas ini fleksibel. Karena bisa mengembang jika jalur lain terjadi kekurangan jumlah kuota pendaftar.
“Jadi misal jalur afirmasi kuota sekian tidak terpenuhi, maka otomatis dialihkan ke prioritas ini,” imbuhnya.
Rozak menyebut, selama proses SPMB 2025 khususnya di Samarinda berjalan lancar. Tidak ada persoalan krusial yang dihadapi. Pihaknya pun sejak awal sudah membuka posko pengaduan.
Di mana keluhan memang datang, namun lebih kepada teknis pendaftaran. Di mana masih banyak orangtua yang kesulitan melakukan pendaftaran secara daring.
“Hingga MPLS (masa pengenalan lingkungan sekolah) semua aman-aman saja. Kalau pun ada sebelumnya bermasalah karena tidak semua orangtua ‘kan paham teknologi. Tapi sudah kami antisipasi sejak awal. Dengan menyiapkan tim di sekolah masing-masing. Yang membantu orangtua mendaftar,” ucap Rozak.
Lantas bagaimana dengan daya tampung? Rozak menyebut, kondisi itu hingga di SPMB 2025 memang masih jadi pekerjaan rumah.
Mengingat masih banyak orangtua yang berkeinginan menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri. Sementara di Samarinda, jumlah lulusan SMP mencapai lebih dari 11 ribu.
Tetapi daya tampung untuk SMA negeri hanya mencapai 4 ribu lebih. Sementara SMK mencapai 6 ribuan.
“Otomatis tidak semua akan ditampung di negeri. Sementara masyarakat kita masih banyak inginnya anak sekolah di negeri. Karena gratis. Jadi meski sekolahnya kurang bagus, asal negeri ya diusahakan masuk. Tapi sejak ada program Gratispol, khusus jenjang SMA/SMK ‘kan sama. Swasta se-Kaltim dapat bantuan dari Pemprov Kaltim,” sebutnya.
Namun anomali terjadi di SMA 15 Samarinda. Sekolah negeri yang berada di Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan tersebut justru kekurangan jumlah siswa baru.
Rozak menyebut itu karena daya dukung jenjang sebelumnya, yakni SMP memang kurang. Hanya ada dua SMP di sekitar.
Sementara untuk SMA, SMA 15 Samarinda “bertetangga” dengan SMA negeri di Anggana, Kutai Kartanegara (Kukar) dan dua SMK swasta.
“Jadi memang daya dukung SMP di wilayah tersebut sangat kurang. Berbeda dengan di kota yang banyak SMP tersebar,” tuturnya.
Rozak menyebut, setelah SPMB 2025 berdasarkan rutinitas, pihaknya bersama pemerintah pasti akan melakukan evaluasi.
Membuat catatan-catatan terhadap berbagai hal yang dianggap menjadi persoalan. Agar bisa diperbaiki dan tidak terulang di SPMB berikutnya. “Nanti persoalan apa saja yang masih ada akan dibahas saat evaluasi tersebut,” sambungnya. (rd)
Editor : Romdani.