Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin menyatakan, evaluasi OPD dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan anggaran dan kinerja keuangan.
Menurutnya, OPD yang kurang optimal dalam menjalankan tugas perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah provinsi.
“OPD-OPD yang bekerja maksimal untuk merealisasikan anggaran kegiatan itu juga menjadi catatan penting. Termasuk OPD yang mohon maaf ya performance-nya kurang bagus, kita evaluasi,” jelas Salehuddin, Rabu (10/12/2025).
Ia menambahkan, proses evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah provinsi untuk menerapkan sistem reward dan punishment, sehingga OPD terdorong meningkatkan kinerja dan fokus pada program-program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Ya ada kita minta ke pemerintah provinsi ada reward and punishment. Itu saja, apalagi dengan kondisi sekarang, tata kelola keuangannya lebih optimal,” tegasnya.
Salehuddin menekankan, evaluasi kinerja OPD tidak hanya menyoroti kuantitas program, tetapi juga kualitas pelaksanaan dan kesesuaian dengan visi-misi provinsi.
Langkah ini diharapkan memperkuat akuntabilitas dan memastikan setiap rupiah anggaran kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Jangan sampai anggaran yang tidak terlalu primer itu tidak berdampak maksimal. Semua harus diprioritaskan sesuai urgensi dan manfaatnya,” tutupnya.
Dengan perhatian serius terhadap kinerja OPD, DPRD Kaltim berharap program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan efektif meski ada keterbatasan anggaran.(Adv/DprdKaltim)
Editor : Uways Alqadrie