KALTIMPOST.ID, SAMARINDA—Polemik pengadaan mobil dinas (mobdin) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus bergulir dan bahkan menyeret perhatian publik hingga level nasional.
Di tengah seruan efisiensi anggaran dan kondisi fiskal yang disebut sedang tidak ideal, pembelian kendaraan mewah untuk kepala daerah dinilai sebagian kalangan sebagai langkah yang kurang tepat.
Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, berpandangan bahwa perdebatan soal mobdin ini semestinya dikembalikan pada satu hal mendasar, yakni siapa yang seharusnya dijaga muruahnya.
“Yang didahulukan itu harusnya muruah rakyat. Itu yang utama,” tegasnya, Rabu (25/2/2026). Menurutnya, alasan pembelian mobil yang dikaitkan dengan menjaga “muruah masyarakat Kaltim”, terutama dalam konteks menjamu tamu penting, perlu ditimbang ulang.
Pihaknya mempertanyakan korelasi antara kemewahan fasilitas pejabat dengan kepentingan masyarakat luas. “Kalau bicara muruah, ini muruah siapa dulu? Jalanan masih banyak yang rusak,” ujarnya.
Bahkan, muncul perbandingan dengan kendaraan dinas Presiden Prabowo Subianto yang nilainya disebut tak sampai Rp 2 miliar. “Presiden saja pakai mobil enggak sampai Rp 2 miliar. Masa gubernurnya lebih mahal?” katanya.
Baca Juga: Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar Disorot, Pengamat: Gubernur Kaltim Gagal Pahami Skala Prioritas Rakyat!
Secara etik, Baharuddin menilai pejabat publik semestinya memberi contoh kesederhanaan, apalagi di masa efisiensi anggaran. Dia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk fasilitas pejabat bersumber dari uang rakyat.
“Di zaman efisiensi begini, tidak boleh menonjolkan barang-barang mewah untuk pejabat. Pejabat itu harus efisien. Menggunakan uang rakyat untuk melayani rakyat jangan berlebihan,” tegasnya.
“Nanti rakyat enggak mau menyapa karena mobilnya terlalu bagus. Takut pegang-pegang, takut lecet,” ujarnya berkelakar.
Lebih jauh, Baharuddin mengaku DPRD sempat mendapat pernyataan dari pemerintah provinsi bahwa tidak akan ada lagi pengadaan mobil dinas, terutama dalam pembahasan APBD Perubahan 2025.
Saat itu, kata dia, pemerintah melalui BPKAD menyampaikan komitmen tidak ada lagi pembelian mobdin baru. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks rencana efisiensi, menyusul potensi berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Waktu itu sudah ada statement bahwa tidak ada lagi pengadaan mobil. Kami di DPR patuh. Bahkan ada usulan membantu yayasan dengan kendaraan pun ditahan, karena kita sepakat tidak ada pengadaan,” jelasnya.
Baca Juga: Soroti Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar, DPRD Kaltim: Kenapa Tidak Pakai Mobil yang Ada atau Sewa?
Karena pernyataan itu, pihaknya mengaku tak lagi menaruh perhatian khusus pada pos pengadaan kendaraan dalam APBD Perubahan. Dia berasumsi pemerintah konsisten dengan komitmen yang sudah disampaikan.
“Pemerintah tidak boleh menelan kembali liur yang sudah diucapkan. Nah, ketika kemudian mobil itu muncul, kami juga kaget. Terus terang kecewa,” ungkapnya.
Sebab, politilus partai PAN itu menilai kendaraan dinas gubernur sebelumnya masih layak digunakan. “Mobil gubernur yang lama kan masih ada, masih bisa dipakai,” tambahnya.
Baca Juga: Ketua DPRD Kaltim Sebut Mobil Dinas Rp8,5 M Demi Efisiensi: Kendaraan Lama Sering Mogok di Jalan!
Baharuddin tak menolak kebutuhan kendaraan operasional bagi kepala daerah. Namun, dirinya menyarankan opsi yang lebih rasional dan tidak terlalu mencolok.
“Mobil untuk keliling, untuk menemui konstituen, yang penting bisa jalan. Itu sudah cukup,” katanya.
Ia bahkan menyinggung kendaraan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut menggunakan mobil dengan harga sekitar Rp 600 jutaan sebagai simbol kesederhanaan pejabat publik.
“Untuk sekelas wapres saja cukup. Artinya memperlihatkan bahwa pejabat itu sederhana dalam memakai uang rakyat. Gubernur ya pakai yang wajar-wajar saja, misalnya mobil Raptor yang Rp 1 miliar lebih itu juga sudah cukup,” ujarnya.
Bagi dia, anggaran miliaran rupiah akan lebih berdampak jika dialihkan untuk perbaikan infrastruktur jalan atau bantuan langsung kepada warga.
“Lebih baik anggaran begitu diefisienkan untuk rakyat. Jalanan, bantuan sosial, itu yang lebih terasa,” pungkasnya. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki